TEMPO.CO, New Delhi – Tokoh oposisi India, Rahul Gandhi, mengkritik Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah menunda pembelian jet tempur Rafale untuk menguntungkan seorang teman bisnisnya pasca jatuhnya jet tempur negara itu yang tertembak jet tempur Pakistan pada pekan lalu.
Baca:
Baca Juga:
Gandhi mengatakan ini menanggapi serangan Modi yang meminta parlemen menggunakan akal sehat dan mempercepat pembelian jet tempur Rafale buatan Prancis. Modi meyakini jet tempur Rafale bermesin ganda itu bisa melawan jet tempur F-16 Pakistan buatan Amerika Serikat.
Baca:
“Perdana Menteri yang terhormat, apakah Anda tidak punya rasa malu sama sekali? ANDA mencuri 30.000 crore dan memberikannya kepada teman Anda Anil. ANDA sendiri yang bertanggung jawab atas penundaan kedatangan jet tempur RAFALE. AND adalah penyebab mengapa jet tempur angkatan udara India yang pemberani seperti Wing Commander Abhinandan mempertaruhnya nyawanya menerbangkan jet tempur lama,” kata Gandhi lewat akun Twitternya @RahulGandhi sambil menggunakan huruf kapital untuk menyapa Modi. 30 ribu crore setara sekitar Rp60 triliun.
Baca:
Gandhi mencuit ulang berita dari Indian Expres yang menampilkan pernyataan Modi bahwa India bakal bisa mengimbangi Pakistan jika memiliki jet tempur Rafale.
Sebelumnya, Modi mengatakan bahwa sikap penolakan Kongres terhadap rencana pembelian 36 jet tempur Rafale dengan Prancis telah menyebabkan terjadinya penundaan pengiriman jet tempur itu. Ini membuat pertahanan udara India menjadi lemah saat harus menyerang kamp pelatihan milisi Jaish-e-Mohammed, yang mengaku mengebom pasukan paramiliter India di Kashmir. Satu jet tempur MIG-21 Bison milik India juga jatuh tertembak oleh jet tempur Pakistan saat terjadi pertempuran udara.
Baca:
Pemerintah India merasa semakin malu setelah pilotnya tertangkap dan sempat dikeroyok masyarakat di daerah perbatasan Kashmir dengan Pakistan. Pada Jumat pekan lalu, Aljazeera melansir, PM Imran Khan memutuskan untuk mengembalikan pilot Abhinandan, yang wajahnya sempat terluka akibat lemparan batu warga perbatasan Pakistan ke pemerintah India untuk mengurangi ketegangan.
