TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump dikabarkan akan menandatangani perjanjian keamanan perbatasan untuk menghindari penutupan pemerintah lagi.
Dugaan ini diungkapkan dua sumber yang telah berbicara langsung dengan Presiden Trump, seperti dilaporkan CNN, 14 Februari 2019.
Sebelumnya Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia tidak senang dengan kesepakatan sementara yang dicapai oleh para negosiator kongres Senin malam yang jauh dari tuntutan aslinya.
Baca: Trump Mengaku Tidak Senang Dapat Dana Tembok hanya Rp 19 Triliun
Pada hari Rabu, ia menegaskan akan "mengambil perhatian yang sangat serius" pada undang-undang anggaran itu, dan menambahkan bahwa ia tidak ingin pemerintah ditutup lagi.
Presiden Donald Trump mengatakan mereka perlu meninjau teks rinci menjelang pemungutan suara pada Kamis sore, menurut laporan ABC News.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. USA Today
Trump mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan apakah dia akan menandatangani tindakan sampai dia melihat teks akhir, meskipun presiden telah mengindikasikan dia melakukan pemanasan terhadap kesepakatan itu setelah menerima pengarahan pada hari Selasa mengenai parameternya dari Senator Richard Shelby, perunding Republik.
Kongres menghadapi tenggat waktu untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh Trump sebelum Jumat.
Baca: Presiden Donald Trump Keluar dari 4 Pakta Internasional Ini
Perjanjian, yang mencakup US$ 1,375 miliar (Rp 19,3 triliun) untuk penghalang perbatasan, jauh dari US$ 5,7 miliar (Rp 80,2 triliun) yang diminta Trump. Bahkan jatuh jauh dari US$ 1,6 miliar (Rp 22,5 triliun) yang termasuk dalam paket Senat tahun lalu.
Namun, langkah itu akan mencegah penutupan pemerintah lain. Jajak pendapat menunjukkan Trump sebagian besar disalahkan atas kebuntuan 35 hari sebelumnya.
"Saya tidak ingin melihat penutupan pemerintahan (lagi), penutupan akan menjadi hal yang mengerikan," kata Presiden selama pertemuan Kantor Oval pada Rabu."Saya tidak ingin melihat yang lain, tidak ada alasan untuk itu."
Bahkan ketika anggota parlemen menawar rincian perjanjian mereka, Gedung Putih telah merencanakan di belakang layar untuk mengamankan dana untuk tembok secara sepihak.
Gedung Putih mengatakan Trump terus mempertimbangkan pilihannya untuk mendanai tembok perbatasan, yang masih termasuk mengambil tindakan eksekutif untuk mengamankan pendanaan untuk tembok. Tidak jelas kombinasi tindakan apa yang mungkin digunakan Presiden, dan topik tersebut telah diperdebatkan selama berminggu-minggu.
Baca: Rumah Masa Kecil Donald Trump Dibanderol Rp 40 Miliar
Tidak jelas kombinasi tindakan apa yang mungkin digunakan Trump. Perkiraan untuk seberapa banyak setiap opsi dapat dikumpulkan juga telah diperdebatkan, dan sebagian besar penasihat Gedung Putih percaya setiap tindakan eksekutif akan menimbulkan tantangan hukum, beberapa akan mudah dan beberapa lebih sulit secara hukum, menurut para penasihat yang akrab dengan masalah tersebut.
Donald Trump telah mengadakan pertemuan hampir setiap hari dengan penasihat senior dan lainnya untuk membahas pilihannya untuk mendapatkan dana tembok perbatasan dengan cara lain.
