Indonesia Undang Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aksi bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI),  dalam rangka memperingati 57 Tahun Operasi Militer Trikora pada 19 Desember 1961 di Kawasan Monas, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Mereka juga meminta penarikan militer di Papua. TEMPO/Amston Probel

    Aksi bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), dalam rangka memperingati 57 Tahun Operasi Militer Trikora pada 19 Desember 1961 di Kawasan Monas, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Mereka juga meminta penarikan militer di Papua. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, Duta Besar Hasan Kleib mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB atau KTHAM yang akan diwakili kantor regionalnya di Bangkok, Thailand untuk berkunjung ke Papua.

    "Jadi tidak bisa dikatakan bahwa KTHAM masih menunggu undangan atau meminta akses. Undang sudah disampaikan langsung ketika kunjungan KTHAM sebelumnya, Zeid al Hussein," kata Dubes Kleib kepada wartawan melalui whatsappnya, Rabu, 30 Januari 2019.

    Baca: Kata Moeldoko Soal Petisi Referendum Papua Barat Dibawa ke PBB

    Menurut Dubes Kleib, yang belum disepakati adalah waktu untuk KTHAM berkunjung ke Papua. Namun kunjungan KTHAM ke Papua diharapkan pada tahun ini, 2019.

    Dalam pemberitaan The Guardian, Rabu, 30 Januari 2019, KTHAM Michelle Bachelet mengatakan dirinya telah meminta akses ke Papua.

    "Pada prinsipnya Indonesia setuju untuk memberikan jaminan kepada kantor untuk akses ke Papua dan kami sedang menunggu konfirmasi," kata juru bicara KTHAM, Ravina Shamdasandi.

    Baca: Gubernur Papua: Belum Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia

    KTHAM meminta akses ke Papua setelah Benny Wenda, pemimpin United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, payung dari semua organisasi untuk kemerdekaan Papua, menyerahkan petisi berisikan 1,8 juta tandatangan menuntut referendum dalam pertemuan di Jenewa, Jumat, 25 Januari 2019.

    "Hari ini hari bersejarah bagi kami dan rakyat saya. Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang belulang orang Papua Barat, karena begitu banyak orang tewas dibunuh," kata Wenda seperti dilansir The New York Times.

    Baca: Di Vanuatu, Bendera Organisasi Separatis Papua Barat Berkibar

    Dubes Kleib menjelaskan, tahun lalu ia telah merespons pernyaaan KTHAM bahwa Indonesia belum berikan akses ke Papua. Yang terjadi, ujarnya, kantor KTHAM di Bangkok kurang berkoordinasi dan beberapa kali fait accompli mengenai jadwal kunjungan yang dismpaikan 1-2 hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Indonesia sebagaimana lazimnya sebuah kunjungan.

    Lalu, pada Oktober 2018, Dubes Kleib mengadakan pertemuan biltareal dengan KTHAM yang baru, Bachelet. Keduanya kemudian membahas jadwal kunjungan KTHAM ke Papua.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.