Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Penutupan Pemerintahan, Trump Negosiasi Ketua DPR AS

image-gnews
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di kantornya. Sky News
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di kantornya. Sky News
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump mengundang ketua Kongres dan DPR AS ke Gedung Putih untuk menyelesaikan kebuntuan penutupan pemerintahan atau government shutdown yang sudah berjalan 11 hari.

Undangan ini akan membahas keamanan perbatasan sekaligus untuk pertama kalinya kedua kubu, Demokrat dan Republik, bertatap muka di tengah kebuntuan anggaran fiskal yang masih ditahan di DPR.

Baca: Imbas Penutupan Pemerintahan, Banyak Sampah di Taman Nasional AS

Menurut laporan Washington Post, yang dikutip 2 Januari 2019, pertemuan ini akan digelar sehari sebelum Demokrat secara resmi mengambil alih mayoritas DPR setelah menang di pemilu sela. Alhasil, Trump untuk pertama kalinya mencicipi pembagian pemerintahan di mana rekan-rekannya di Republik menguasai Senat AS dan rivalnya dari Demokrat menduduki DPR AS.

Tidak diketahui apakah hasil pertemuan akan meloloskan anggaran yang diajukan Trump, terutama soal proposal miliaran dolar AS untuk membangun tembok perbatasan di selatan. Demokrat dengan keras menolak permintaan Trump untuk tembok.

Gedung Kapitol difoto melalui pagar berantai di Washington, Amerika Serikat, Senin (30/9). Sekitar satu juta pegawai pemerintahan AS membuat rencana darurat pada hari Senin jika terjadi 'shutdown' atau penutupan pada tengah malam, dengan serikat pekerja mereka menuntut Kongress untuk segera membuat kesepakatan. REUTERS/Kevin Lamarque

Departemen Keamanan Negara akan memimpin memimpin rapat kepada dua pemimpin dari DPR dan Senat.

"Keamanan perbatasan dan soal "Tembok", juga Shutdown bukanlah tempat di mana Nancy Pelosi ingin memulai masa jabatannya sebagai Ketua DPR! Mari kita buat kesepakatan?" kicau Trump di Twitter.

Pelosi menanggapi undangan Trump "mari buat kesepakatan" dengan men-twit presiden telah "memberi Demokrat kesempatan besar untuk menunjukkan bagaimana kita akan memerintah secara bertanggung jawab & dengan cepat menyampaikan rencana kita untuk mengakhiri #TrumpShutdown yang tidak bertanggung jawab, ini hanyalah isyarat pertama bahwa Mayoritas Demokrat kami yang baru berkomitmen untuk bekerja #ForThePeople (untuk rakyat)."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Trump Bekukan Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah 2019

Penutupan pemerintahan parsial dimulai 22 Desember, dan belum ada tanda-tanda negosiasi langsung yang melibatkan Partai Republik, Demokrat dan Gedung Putih. Anggota Kongres meninggalkan Washington sementara Trump tetap di Gedung Putih, dan masing-masing pihak saling menyalahkan yang lain. Trump menyebut penutupan sebagian pemerintah sebagai "Schumer shutdown" merujuk pada anggota senat dari Demokrat Chuck Schumer yang sangat antirencana tembok Trump.

Imigran memanjat tembok perbatasan antara Meksiko dan AS di Tijuana, Meksiko, 25 November 2018. Presiden AS Donald Trump, mengatakan para imigran pencari suaka di perbatasan negara itu dengan Meksiko harus menunggu di sana sampai permohonannya disetujui pengadilan di AS. REUTERS/Hannah McKay

Sebelumnya Demokrat mengusulkan jalan keluar untuk mengakhiri penutupan dengan mengesahkan dua anggaran, menurut laporan New York Times. Yang pertama meloloskan anggaran untuk departemen penting seperti Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Pendapatan Internal hingga akhir tahun fiskal pada bulan September.

Yang kedua akan memperpanjang pendanaan keamanan dalam negeri pada status terkini hingga 8 Februari, termasuk US$ 1,3 miliar (Rp 18,7 triliun) untuk pagar tetapi tidak ada dana untuk dinding perbatasan Trump yang meminta pagar dari beton.

Baca: 4 Dampak Penutupan Pemerintahan Amerika

Dengan memisahkan RUU keamanan negara, Demokrat membuka pintu untuk negosiasi selama sebulan. Tetapi pada dasarnya mereka juga menantang Trump dan Senator Mitch McConnell, ketua Senat AS, untuk mencegah permintaan tembok Trump.

Senator Chuck Schumer dari New York, pemimpin Demokrat, dan Perwakilan Nancy Pelosi dari California, yang diperkirakan akan dilantik sebagai ketua DPR pada Kamis, di tengah polemik penutupan pemerintahan akibat proposal tembok perbatasan Trump.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Donald Trump Gugat Wawancara Kamala Harris Soal Perang Gaza di CBS

1 menit lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
Donald Trump Gugat Wawancara Kamala Harris Soal Perang Gaza di CBS

Donald Trump mengatakan wawancara Kamala Harris di CBS soal perilaku Israel di Gaza adalah menyesatkan.


Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

32 menit lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.


Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

53 menit lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/9/2024). ANTARA
Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons usulan salah satu anggota DPR agar KPU diubah menjadi lembaga adhoc dua tahun saja.


Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

1 jam lalu

Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster saat memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

Menurut Willy Aditya, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT.


Komisi II DPR Bakal Panggil Seluruh Penjabat Kepala Daerah untuk Evaluasi

1 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) melantik Teguh Setyabudi menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Jumat, 18 Oktober 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Komisi II DPR Bakal Panggil Seluruh Penjabat Kepala Daerah untuk Evaluasi

Komisi II DPR akan segera menyurati Menteri Tito Karnavian untuk mengeksekusi rencana tersebut.


Bill Clinton Sebut Hamas "Paksa" Israel Bantai Warga Gaza, Netizen Ngamuk

4 jam lalu

Bill Clinton saat menjadi pembicara kunci pembukaan Konferensi Union se-Dunia yang digelar secara virtual, Selasa, 20 Oktober 2020. | Foto: Union
Bill Clinton Sebut Hamas "Paksa" Israel Bantai Warga Gaza, Netizen Ngamuk

Warga Arab-Amerika mengatakan komentar merendahkan Bill Clinton terhadap warga Palestina di Gaza dalam kampanye untuk Kamala Harris sangat menjijikkan


Bagi Warga Palestina, Trump atau Kamala Harris Sama Saja

7 jam lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
Bagi Warga Palestina, Trump atau Kamala Harris Sama Saja

Warga Palestina tidak menaruh harapan pada hasil Pemilu AS. Trump atau Kamala Harris bagi mereka sama saja.


Janji Beri US$1 Juta untuk Petisi Pro-Trump, Elon Musk Diperintahkan Hadir ke Pengadilan

15 jam lalu

Janji Beri US$1 Juta untuk Petisi Pro-Trump, Elon Musk Diperintahkan Hadir ke Pengadilan

Elon Musk berjanji untuk memberikan US$1 juta setiap hari kepada seseorang yang menandatangani petisi kebebasan berbicara dan hak kepemilikan senjata


Arnold Schwarzenegger Dukung Kamala Harris di Pemilu AS, Blak-blakan Kritik Trump

20 jam lalu

Aktor dan mantan Gubernur California Arnold Schwarzenegger memberikan sambutan saat menerima gelar doktor kehormatan dari Sekolah Hertie di Berlin, Jerman, 17 September 2024. REUTERS/Liesa Johannssen
Arnold Schwarzenegger Dukung Kamala Harris di Pemilu AS, Blak-blakan Kritik Trump

Arnold Schwarzenegger menyebut masa depan Amerika akan semakin terpecah jika Donald Trump terpilih kembali.


Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

22 jam lalu

Mendagri Tito Karnavian saat tiba untuk menemui Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang bakal menjadi calon Menteri/Kepala Lembaga negara untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian menanggapi rencana DPR untuk merevisi delapan UU terkait politik dengan metode omnibus law.