TEMPO.CO, Jakarta - Utusan Rusia untuk PBB pada Rabu, 30 Oktober 2024, mempertanyakan mengapa sekutu-sekutunya seperti Korea Utara tidak dapat membantu Moskow dalam perang melawan Ukraina mengingat negara-negara Barat mengklaim hak untuk membantu Kyiv.
Vassily Nebenzia menghadapi argumen keras pada pertemuan Dewan Keamanan dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Ukraina, dan lainnya, yang semuanya menuduh Rusia melanggar resolusi PBB dan Piagam PBB yang didirikan dengan pengerahan pasukan dari Korea Utara (DPRK) untuk membantu Moskow.
"Mendukung tindakan agresi, yang sepenuhnya melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB, adalah tindakan ilegal," ujar Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Joonkook Hwang. "Setiap kegiatan yang terkait dengan pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia merupakan pelanggaran yang jelas terhadap berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB."
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengkonfirmasi pada Senin, 28 Oktober 2024, bahwa pasukan Korea Utara telah dikirim ke Rusia dan beberapa unit telah dikerahkan ke wilayah Kursk, dan menyebut langkah tersebut sebagai "eskalasi signifikan" dalam bantuan militer Pyongyang ke Rusia.
Amerika Serikat, Ukraina dan Korea Selatan menuduh Korea Utara mengirim pasukan, yang diperkirakan berjumlah ribuan, untuk membantu Rusia dalam perang di Ukraina.
Sekitar 10.000 tentara Korea Utara telah berada di Rusia timur dan tampaknya akan digunakan untuk mendukung operasi tempur di wilayah Kursk, Rusia, dekat perbatasan dengan Ukraina, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada Rabu.
Nebenzia mengatakan bahwa interaksi militer Rusia dengan Korea Utara tidak melanggar hukum internasional. Rusia tidak membantah keterlibatan pasukan Korea Utara dalam perang yang telah berlangsung di Ukraina sejak Februari 2022.
"Bahkan jika semua yang dikatakan tentang kerja sama antara Rusia dan Korea Utara oleh rekan-rekan Barat kami adalah benar, mengapa Amerika Serikat dan sekutunya mencoba memaksakan logika yang salah kepada semua orang bahwa mereka memiliki hak untuk membantu rezim Zelensky... dan sekutu Rusia tidak memiliki hak untuk melakukan hal yang sama," kata Nebenzia.
