TEMPO.CO, Jakarta -Rencana pembangunan jalur kereta yang akan menghubungkan Korea Utara dan Korea Selatan masih dihadapkan pada kendala. Pembangunan jalur kereta ini belum bisa di mulai sampai sanksi ekonomi terhadap Korea Utara dicabut.
Dikutip dari Reuters, Rabu, 26 Desember 2018, Korea Utara dan Korea Selatan menyetujui pembangunan proyek jalur kereta ini sejak Oktober 2018 menyusul membaiknya hubungan kedua negara. Akan tetapi, proses pembangunan sampai sekarang masih tertatih.
"Ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum proses pembangunan yang sebetulnya dimulai," kata Menteri Transportasi Korea Selatan, Kim Hyun-mee.
Baca: Korea Selatan Siapkan Proyek Kereta ke Korea Utara
Menurut Kim, bahan-bahan dan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan masih dilarang masuk ke Korea Utara oleh PBB dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Washington berkeras sanksi harus tetap diberlakukan hingga Korea Utara benar-benar menghentikan program senjata nuklirnya.
Baca: Korea Selatan - Korea Utara Mulai Proyek Jalur Kereta Tahun Ini
Terkait hal ini, Wakil Menteri Perkeretaapian Korea Utara, Kim Yun Hyok, menyerukan gerakan melawan sanksi yang berdampak pada pembangunan proyek kereta api ini. Dia mengatakan pembangunan proyek jalur kereta ini adalah keinginan rakyat.
Kendati masih diselimuti sanksi ekonomi, namun Korea Utara dan Korea Selatan berencana melakukan survei tambahan dan tetap merancang jalur rel kereta yang proses penyelesaian proyek ini bisa memakan waktu satu sampai dua tahun.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un sebelumnya sudah setuju untuk melakukan denuklirisasi saat bertemu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juni 2018. Namun pelaksanaan denuklirisasi ini tak banyak mengalami kemajuan karena Pyongyang kecewa dengan Washington yang masih memberlakukan sanksi pada negara itu hingga program senjata nuklir Korea Utara benar-benar dihentikan.
