Mahathir Bakal Hentikan Bantuan Tunai di Malaysia, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kiri) dan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyaksikan perayaan Hari Merdeka ke-61 di Putrajaya, Malaysia, Jumat, 31 Agustus 2018. Pada 31 Agustus 1957, pukul 09.30, deklarasi Hari Merdeka dibacakan Ketua Menteri Malaya pertama, Tunku Abdul Rahman, di Stadion Merdeka, yang dihadiri ribuan orang, antara lain para penguasa Melayu, anggota pemerintahan federal, dan tamu asing. (AP Photo)

    Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kiri) dan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyaksikan perayaan Hari Merdeka ke-61 di Putrajaya, Malaysia, Jumat, 31 Agustus 2018. Pada 31 Agustus 1957, pukul 09.30, deklarasi Hari Merdeka dibacakan Ketua Menteri Malaya pertama, Tunku Abdul Rahman, di Stadion Merdeka, yang dihadiri ribuan orang, antara lain para penguasa Melayu, anggota pemerintahan federal, dan tamu asing. (AP Photo)

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan pemerintah akan mulai melatih warga bumi putera atau warga Melayu agar mampu berkompetisi secara bisnis dengan warga lainnya.

    Video: 

    Mahathir Mohamad Sambangi Kantor Jack Ma Pendiri Alibaba

    “Bantuan uang tunai seperti BR1M hanya akan melemahkan kita. Kita tidak seharusnya menunggu bantuan tiba. Lebih baik, kita berupaya sendiri untuk mengatasi kelemahan kita dan mengubah keadaan,” kata Mahathir dalam pidato di kongres beragenda bumi putera pada Sabtu, 1 September 2018.

    Pemerintahan Mahathir mengakhiri program bantuan uang tunai bernama BR1M, yang diimplementasikan sejak 2012 untuk sekitar 4,1 juta warga. Masing-masing memperoleh dana sekitar RM500. Jumlah dana meningkat menjadi RM1000 pada 2016 dan RM1200 pada 2017 atau sekitar Rp4,3 juta.  

    Baca: 

    Mahathir Tak Izinkan Warga Asing Beli Properti di Kawasan Ini

    Menteri Ekonomi Azmin Ali mengatakan pemerintah ingin menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan semua warga Malaysia.

    Pemerintah mengatakan akan mengevaluasi Kebijakan Ekonomi Baru atau NEP, yang telah diterapkan sejak 1971.

    NEP diperkenalkan setelah terjadi kerusuhan rasial pada 1969 karena terjadinya kesenjangan ekonomi antara Malaysia dan Cina.

    Untuk mengurangi kesenjangan sosial ini, NEP memberikan sejumlah fasilitas kepada warga dari etnis Melayu. Misalnya, rumah dengan harga lebih murah, kuota beasiswa lebih besar, pengerjaan proyek-proyek pemerintah dan saham di sejumlah perusahaan tercatat di bursa.

    Baca:

    Mahathir Kritik Pemerintahan Najib Ingin Jual Malaysia ke Cina

    Ini berdampak dengan meningkatkanya pertumbuhan pendapatan rumah tangga etnis Melayu. Namun, angka absolut pendapatan ini masih terbilang paling rendah.

    Mahathir melanjutkan dia telah mengunjungi banyak lokasi konstruksi dan tidak melihat banyak pekerja dari etnis Melayu bekerja di sana sebagai insinyur ataupun pekerja.

    Menurut Mahathir, ini memunculkan pertanyaan apakah warga Melayu merasa enggan melakukan ‘pekerjaan kotor’.

    “Ini soal apakah Anda mau melakukannya atau tidak. Saya sangat sedih saat mengunjungi lokasi konstruksi-konstruksi ini misalnya Twin Towers. Saya tidak melihat ada satu orang Melayu bekerja di sana,” kata dia.

    Menurut Mahathir pertanyaannya adalah apakah warga Melayu tidak dapat mengerjakannya atau tidak mau. “Kesempatan untuk mengubah hidup sendiri banyak tapi pada akhirnya, Anda bisa membawa kuda ke kolam air tapi tidak bisa membuatnya minum,” kata dia.

    Baca: 

    PM Mahathir Sebut Banyak Pencuri di Era Najib Razak

    Mahathir menambahkan keputusan untuk menghentikan BR1M bakal membuka kemungkinan pemerintah kalah pada pemilu. “Tapi tidak apa-apa karena kami tidak berada di sini untuk mensabotase hidup ras kami sendiri,” kata dia.

    Menanggapi rencana ini, salah satu penerima dana BR1M, Danial Ilham, 23 tahun, mengatakan bantuan dana pemerintah bisa mengurangi kesulitan keuangannya.

    “Saya punya beberapa kewajiban keuangan sehingga bantuan itu tidak bertahan lama,” kata dia seperti dilansir The Nation sambil menambahkan bantuan itu bisa mengurangi tingkat kemiskinan sehingga mengurangi level kriminalitas.

    Sedangkan pengacara Mustaqim Marsidi, seperti dilansir The Nation, mengatakan jumlah dana bantuan yang diterima warga cukup rendah sehingga tidak memunculkan budaya kemalasan.

    “Bantuan dana pemerintah itu terlalu kecil untuk mempengaruhi mentalitas malas,” kata dia. Jika bantuan itu membuat penerimanya menjadi malas, menurut dia, berarti pemerintah keliru dalam mendistribusikan bantuan kepada orang yang sebenarnya tidak membutuhkan. Dia meminta pemerintahan Mahathir memperhatikan ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban, Tersangka, Barang Bukti, dan Lokasi Kerusuhan 22 Mei 2019

    Kerusuhan 22 Mei 2019 di Ibu Kota bermula dari unjuk rasa penolakan hasil pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, sejak sehari sebelumnya.