Eksklusif -- Ini Kata Sekjen Umno Soal Fitnah di Pemilu Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Umno, Tengku Adnan Tengku Mansor, mengatakan polisi nyaris mustahil memeriksa setiap pernyataan atau fitnah pada masa kampanye pemilu Malaysia 2018 seperti saat ini.

Ada dua barisan koalisi yang berkampanye yaitu Barisan Nasional, yang mendukung pemerintah, dan koalisi Pakatan Harapan, yang merupakan empat partai oposisi. Sekitar 15 juta pemilik suara di Malaysia akan menggunakan hak pilihnya pada Rabu, 9 Mei 2018, yang menjadi hari libur nasional.

Baca: Najib Vs Mahathir Beradu Siaran Langsung Jelang Pemilu Malaysia

Tengku Adnan mengatakan ini menanggapi pertanyaan Tempo mengenai tudingan fitnah oleh Presiden Partai Umno, Datuk Seri Najib Razak, yang juga menjabat sebagai inkumben Perdana Menteri Malaysia, terhada kelompok oposisi.

Penyerahan bantuan kepada masjid di Putrajaya, Malaysia, oleh Sekjen Partai Umno, Malaysia, Datuk Seri Tengku Adnan Bin Mansor. Istimewa

Najib berulang kali menyebut di akun Twitter-nya @najibrazak bahwa kelompok oposisi yaitu koalisi Pakatan Harapan melontarkan berbagai fitnah mengenai penyalahgunaan uang publik dan kebijakan pemerintahannya.

Baca: 

Eksklusif -- Bridget Welsh: Pemilu Malaysia Diwarnai Kecurangan

Sehari Menjelang Pemilu Malaysia, Dukungan Najib Turun

“Dalam pemilu, berbagai taktik digunakan termasuk fitnah. Dan nyaris mustahil bagi polisi untuk memeriksa setiap pernyataan fitnah yang dibuat,” kata Tengku Adnan kepada Tempo lewat aplikasi WhatsApp, Senin, 7 Mei 2018.

Najib Razak kerap menggunakan istilah #TsunamiPhitnah di akun Twitternya untuk menyerang balik kelompok oposisi PH atau Pakatan Harapan.

Misalnya pada Selasa, 8 Mei 2018, Najib mencuit,”Tiap hari ada saja yang terkait #TsunamiPhitnah. Kalau dihitung sejak pembubaran parlemen sudah lebih 60 fitnah yang dilemparkan kepada Barisan Nasional.”

Malaysia saat ini memiliki Undang-Undang Anti Berita Bohong atau Anti-Fake News Act, yang disahkan sekitar sebulan lalu dan mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Ini karena pengesahan undang-undang ini terkesan dipaksakan untuk meredam berkembangnya isu skandal dugaan korupsi 1MDB, yang menyeret nama Najib Razak, menjelang pemilu 2018.

Ilustrasi Pemilu Malaysia 9 Mei 2018. The Coverage

Sekitar sepekan lalu, polisi Malaysia juga menyatakan akan memeriksa bekas Perdana Menteri, Mahathir Mohamad, menggunakan undang-undang itu terkait klaim adanya upaya sabotase terhadap pesawat jet. Pesawat jet ini disewa Mahathir untuk penerbangan ke Langkawi menjelang hari pendaftaran sebagai kandidat anggota parlemen.

Mahathir balik menantang polisi untuk menangkapnya sambil mengatakan klaim itu dilakukan karena selama ini dia tidak pernah mengalami kerusakan pesawat. Namun pada saat akan menaiki pesawat untuk mengurus pendaftaran dirinya sebagai kandidat parlemen dari Langkawi, ban depan pesawat jet yang disewanya rusak.

Menurut Tengku Adnan, polisi hanya akan memeriksa kasus dugaan fitnah jika ada pengaduan saja.

Sikap polisi Malaysia yang hendak memeriksa Mahathir mendapat kritik dari Bridget Welsh, yang merupakan pengamat politik Malaysia dari John Cabot University di Roma, Italia. Menurutnya, itu mencerminkan sikap berlebihan Najib Razak dalam menangani isu di pemilu Malaysia. “Itu hanya akan menimbulkan simpati publik kepada Mahathir,” kata dia kepada Tempo.