Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketika Kata 'Allah' Kembali Dipersoalkan di Malaysia

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Sebuah keluarga berlari di sebuah taman dekat Menara Kembar Petronas ketika Malaysia membuka kembali sebagian besar bisnis, di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin,  4 Mei 2020. REUTERS/Lim Huey Teng
Sebuah keluarga berlari di sebuah taman dekat Menara Kembar Petronas ketika Malaysia membuka kembali sebagian besar bisnis, di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 4 Mei 2020. REUTERS/Lim Huey Teng
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Isu kata 'Allah' di Malaysia kembali muncul pekan ini setelah Kejaksaan Agung menarik bandingnya terhadap keputusan Pengadilan Tinggi yang memenangkan tuntutan seorang perempuan Sarawak untuk menggunakan kata itu dalam pembelajaran agama non-Muslim.

Pada Senin, 15 Mei 2023, Kejaksaan Agung Malaysia mengatakan telah memberi tahu Pengadilan Banding pada 18 April 2023 bahwa mereka tidak ingin mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Tinggi.

Pada 10 Maret 2021, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa penduduk Sarawak bernama Jill Irlandia dapat menggunakan kata 'Allah' untuk tujuan pendidikan agama dalam bahasa Melayu dan bahasa asli Melanau.

Kemudian hakim Pengadilan Tinggi Nor Bee Ariffin telah memutuskan bahwa arahan kementerian dalam negeri tanggal 5 Desember 1986 bahwa larangan penggunaan kata 'Allah', 'Baitullah', 'Solat' dan 'Kaabah' oleh non-Muslim adalah ilegal.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Rabu, 17 Mei 2023, mengatakan Kabinet akan mengajukan usulannya tentang masalah kata 'Allah' ini ke Konferensi Kerajaan.

Anwar mengatakan Kabinet telah memperoleh lampu hijau dari Yang di-Pertuan Agong untuk mengajukan rekomendasinya terkait arahan pemerintah tentang penggunaan kata 'Allah' antara lain oleh non-Muslim.

Para pemimpin Koalisi Bersatu mengkritik pemerintah yang mengklaim bahwa banding tersebut merupakan campur tangan dalam peradilan.

Mereka mengatakan Putrajaya seharusnya membiarkan proses hukum berjalan tanpa harus menarik banding, dan bertanya apakah pemerintah telah berkonsultasi dengan penguasa Melayu sebelum memutuskan penarikan.

Menurut PM Anwar Ibrahim, putusan Pengadilan Tinggi 2021 tentang hak penggunaan kata 'Allah' untuk non-Muslim dalam pembelajaran agama  hanya berlaku di Sarawak.

“Seperti yang kita ketahui, Sarawak tidak terikat oleh keputusan negara bagian lain. Demikian pula, (penggunaan kata 'Allah' oleh non-Muslim) tidak berlaku di (negara bagian lain) seperti Melaka, Penang atau Selangor," katanya seperti dikutip Berita Harian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anwar menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membela dan melindungi posisi khusus Islam, Melayu dan institusi kerajaan sebagaimana diatur dalam Konstitusi Federal. 

Januari lalu, majelis agama Selangor, Kedah, dan Wilayah Federal dijadikan amici curiae (sahabat pengadilan) setelah mencabut permohonan mereka untuk mengintervensi banding pemerintah.

Pada September 2021, dewan agama Islam Johor mencabut permohonan serupa.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengatakan kementerian akan meninjau kembali perintah administratif yang dikeluarkan pada tahun 1986 tentang penggunaan kata 'Allah', antara lain, oleh non-Muslim.

Dia menambahkan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak melanjutkan bandingnya berdasarkan kasus per kasus dan tanpa prasangka.

Sementara itu, Kepala Penerangan Umno Azalina Othman Said menyerukan dilakukannya “penelitian lebih mendalam” atas putusan Pengadilan Tinggi karena masalah tersebut melibatkan kepekaan agama. Dia mengatakan para menteri Umno akan mengangkat masalah ini dalam rapat kabinet.

FREE MALAYSIA TODAY

Pilihan Editor Uni Eropa Akan Tambah Bantuan Militer ke Ukraina Rp57 T

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Aset Tanah dan Mobil Mewah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejagung di Kasus Korupsi Timah

1 hari lalu

Harvey Moeis. antaranews.com
Daftar Aset Tanah dan Mobil Mewah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejagung di Kasus Korupsi Timah

Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset tanah dan mobil mewah milik Harvey Moeis, tersangka kasus korupsi timah.


Kata Kejaksaan Agung soal Rencana Pemanggilan Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

1 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barang bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Kejaksaan Agung soal Rencana Pemanggilan Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

Majalah Tempo edisi 28 April 2024 menyebut, sebagian besar tersangka korupsi timah merupakan teman dekat Robert Bonosusatya.


Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

2 hari lalu

Ketua majelis hakim Sulistiyanto Budiharto menyinggung kedermawanan bos timah Tamron alias Aon dalam sidang menghalangi penyidikan kasus timah dengan terdakwa Toni Tamsil di PN Pangkalpinang, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Servio Maranda
Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

Sidang kasus perintangan penyidikan korupsi timah di PN Pangkalpinang menghadirkan pemilik perusahaan timah, Tamron alian Aon.


UMKM Mitra Binaan Pertamina Ini Ekspor Perdana 2,5 Ton Kerupuk Kulit Ikan Patin ke Malaysia

3 hari lalu

Ekspor perdana kerupuk kulit ikan patin dilakukan CV Raja Patin Indonesia, mitra binaannya Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Foto Istimewa
UMKM Mitra Binaan Pertamina Ini Ekspor Perdana 2,5 Ton Kerupuk Kulit Ikan Patin ke Malaysia

Pemilik CV Raja Patin Indonesia, Tri Handayani, panjang lebar menceritakan hingga bisa melakukan ekspor perdana kerupuk kulit ikan patin ke Malaysia.


Daftar 5 Aset Tanah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan Agung

3 hari lalu

Smelter Timah milik Harvey Moeis, PT Refined Bangka Tin (RBT) yang terletak di Kawasan Industri Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. TEMPO/servio maranda
Daftar 5 Aset Tanah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan Agung

Harvey Moeis diduga menjadi perpanjangan tangan atau pihak perwakilan dari PT RBT yang terjerat kasus ini pada 2018-2019.


Pegi Setiawan Bebas dari Status Tersangka Pembunuhan Vina, Ini Kata Kejaksaan Agung

4 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pegi Setiawan Bebas dari Status Tersangka Pembunuhan Vina, Ini Kata Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menghormati putusan hakim PN Bandung yang membebaskan Pegi Setiawan.


Kejagung Sita 5 Tanah dan Bangunan Milik Harvey Moeis di Kawasan Elite Jakarta

4 hari lalu

Harvey Moeis. antaranews.com
Kejagung Sita 5 Tanah dan Bangunan Milik Harvey Moeis di Kawasan Elite Jakarta

Kejaksaan Agung menyita 5 aset dari tersangka Harvey Moeis. Satu aset berada di Jakarta Barat dan empat lainnya berada di Jakarta Selatan.


Kuntadi Raih Adhyaksa Award 2024, Kasus Korupsi PT Timah dan Harvey Moeis Termasuk yang Ditanganinya

4 hari lalu

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi memberikan keterangan saat konferensi pers penyampaian hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara kasus Timah, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Kejagung RI mengumumkan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mencapai 300 trilliun. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kuntadi Raih Adhyaksa Award 2024, Kasus Korupsi PT Timah dan Harvey Moeis Termasuk yang Ditanganinya

Jaksa Kuntadi raih Adhyaksa Award 2024 kategori Jaksa Tangguh dalam pemberantasan korupsi. Ini profilnya dan kasus-kasus korupsi yang ditanganinya.


Setelah Prancis dan Skotlandia, Dior Spa Hadir di Eastern & Oriental Express

5 hari lalu

Gerbong observasi Eastern & Oriental Express. dok. Belmond Train
Setelah Prancis dan Skotlandia, Dior Spa Hadir di Eastern & Oriental Express

Eastern & Oriental Express melengkapi rangkaian kereta mewah dengan pengalaman spa dari Dior


Dua Perjalanan Eastern & Oriental Express Ajak Wisatawan Menjelajahi Lanksap Malaysia

5 hari lalu

Eastern & Oriental Express. dok. Belmond Train
Dua Perjalanan Eastern & Oriental Express Ajak Wisatawan Menjelajahi Lanksap Malaysia

Sepanjang perjalanan Eastern & Oriental Express mengajak wisatawan melihat panorama hutan hujan tropis, sungai, area persawahan, laut hingga kuil