TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah koalisi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan menghadapi mosi kepercayaan publik pertama pada Agustus, ketika enam negara bagian utama akan menuju ke tempat pemungutan suara, kata komisi pemilihan pada Rabu, 5 Juli 2023.
Meskipun pemilu regional tidak akan secara langsung memengaruhi mayoritas dua pertiga suara Anwar di parlemen, setiap kekalahan signifikan bagi koalisinya dapat menimbulkan pertanyaan tentang kepemimpinannya dan menggoyahkan blok penguasanya, yang berkuasa setelah pemilihan nasional yang ketat pada November.
Keenam negara bagian Selangor, Penang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah akan memberikan suara pada 12 Agustus, kata ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Ghani Salleh pada konferensi pers.
Koalisi Anwar saat ini berkuasa di tiga dari enam negara bagian.
Pemilihan itu akan mengadu koalisi multi-etnis Anwar yang progresif melawan aliansi etnis Melayu-Muslim yang sebagian besar konservatif yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin.
Blok Muhyiddin diperkirakan menjadi tantangan kuat bagi Anwar setelah membuat terobosan besar di jantung Melayu dalam pemilu November.
Aliansi tersebut menggambarkan dirinya bersih dari korupsi, sedangkan Anwar menghadapi kritik karena bergandengan tangan dengan partai yang tercemar korupsi untuk membentuk pemerintahan.
Anwar memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), mantan saingan lama koalisinya, untuk mendapatkan mayoritas di parlemen.
Beberapa petinggi UMNO menghadapi dakwaan pidana korupsi, termasuk presidennya Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan wakil Anwar.
Ekonomi yang melambat dan biaya hidup yang lebih tinggi akan menjadi masalah pemilu utama bagi para pemilih dalam jajak pendapat negara bagian.
Perekonomian Malaysia diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dari tahun lalu karena tekanan global. Ringgit, yang tertinggal dari rekan-rekan regional di Asia Tenggara, diperdagangkan mendekati level terendah 7 bulan.
Sejak berkuasa, Anwar fokus memperkenalkan reformasi ekonomi dan institusional, termasuk mengurangi subsidi untuk orang kaya, melonggarkan aturan daftar perusahaan, dan menghapus hukuman mati wajib.
REUTERS
Pilihan Editor: Korea Selatan: Satelit Mata-mata Korea Utara yang Jatuh Tak miliki Perangkat Militer
