Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eksklusif -- Tian Chua: Semua Institusi Dikontrol PM Najib Razak

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ilustrasi Pemilu Malaysia 9 Mei 2018. The Coverage
Ilustrasi Pemilu Malaysia 9 Mei 2018. The Coverage
Iklan

TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, Tian Chua, bakal menjalani sidang putusan kasus diskualifikasi dirinya sebagai calon anggota parlemen pada pemilu Malaysia pada Jumat, 4 Mei 2018 meski merasa khawatir ada campur tangan dari pemerintahan PM Najib Razak.

Kepada Tempo, Tian Chua mengaku merasa optimis bisa memenangkan kasus ini. “Tapi saya tidak bisa menghentikan proses pemilu yang tidak fair ini. Najib bertekad untuk menggunakan semua cara untuk mempertahankan rezim kekuasaannya,” kata Tian Chua lewat aplikasi WhatsApp, 3 Mei 2018.

Baca: Eksklusif -- Tercoret, Oposisi: Posisi PM Najib Razak Goyah

Tian Chua merupakan petinggi partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan, yang terdiri dari lima partai. Koalisi ini mengusung bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad sebagai calon PM untuk lima tahun ke depan.

Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, Tian Chua, (berkemeja biru) bersama para pendukung setelah dia keluar dari penjara Kajang di Kuala Lumpur, 27 Oktober 2017. Malay Mail Online/Twitter – Azmin Ali

Koalisi ini berhadapan dengan koalisi partai pendukung pemerintah yaitu Barisan Nasional, yang didukung 13 partai dan dimotori Partai Umno. Najib Razak adalah Perdana Menteri, yang juga merangkap sebagai pimpinan koalisi BN dan pimpinan Partai Umno.

Baca: PM Najib Razak Bantah Malaysia akan Bangkrut, Ini Buktinya

Tian Chua mengaku dia merasa agak khawatir adanya campur tangan pemerintah pada putusan kasus yang dihadapinya. “Dia (Najib) bisa melakukan itu,” kata Tian Chua. “Najib sudah mengontrol election commission. Semua institusi berada di bawah kontrolnya.”

Seperti diberitakan, Tian Chua terkena diskualifikasi oleh election commission (EC) atau Komisi Pemilihan Umum Malaysia. Menurut aturan, EC ini berada di bawah kantor Perdana Menteri Malaysia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Petugas EC mendiskualifikasi Tian Chua pada saat pendaftaran sebagai calon anggota Dewan Rakyat pada akhir April 2018 karena pernah terkena hukuman denda 2000 ringgit Malaysia oleh pengadilan. Ini terkait kasus penghinaan terhadap polisi yang melibatkan Tian Chua, yang divonis bersalah.

Najib Razak bersama para pendukungnya saat berkampanye, 28 April 2018. Twitter.com/najibrazak

Namun, Tian Chua mengatakan denda sebesar itu tidak menggugurkan statusnya sebagai kandidat calon anggota Dewan Rakyat dari daerah Batu, Kuala Lumpur, berdasarkan aturan yang ada. Dia telah dua periode mewakili daerah ini di Dewan Rakyat.

Pada pemilu lima tahun lalu, Tian Chua juga diperbolehkan mengikuti pemilu meski ada sanksi denda itu. Ketua EC, M. Hashim Abdullah, mengatakan diskualifikasi atas Tian Chua dilakukan oleh petugas penerima dokumen (returning officer) untuk pendaftaran para kandidat calon legislatif. “Biarkan dibawa ke pengadilan agar diputus kasusnya. Kami akan menaati putusan pengadilan,” kata Hashim dalam jumpa pers Sabtu, 28 April 2018.

Hashim melanjutkan saat ini terlalu dini untuk mengatakan Tian Chua tersingkir dari pemilu Malaysia 2018. “Kita belum tahu putusan pengadilan,” kata dia. Menurut Hashim, ada 11 calon legislatif yang terdiskualifikasi pada saat pendaftaran dengan berbagai alasan berbeda. Mereka bisa mengajukan kasusnya ke Pengadilan Tinggi.

Dalam cuitannya di akun Twitter @Najibrazak, PM Najib mengatakan dia mengutamakan kepentingan rakyat dalam berkampanye. “Ingatlah apa yang kita lakukan semata-mata untuk rakyat,” begitu cuitan di akun ini pada 2 Mei 2018.

Pada 3 Mei 2018, Najib Razak meminta masyarakat Malaysia tidak terpedaya oleh kelompok oposisi pada pemilu Malaysia ini. “Janganlah terpedaya dengan tipu daya dan pendekatan simpati dari oposisi untuk meraih dukungan,” kata dia sambil mengatakan Malaysia harus diselamatkan dari kelompok oposisi ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Dipangkas Separuh oleh Pengadilan Malaysia

3 Februari 2024

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dikawal oleh petugas penjara saat politisi yang dipenjara meninggalkan pengadilan setelah proses pengadilan di Kuala Lumpur, Malaysia 19 Januari 2024. REUTERS/Hasnoor Hussain
Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Dipangkas Separuh oleh Pengadilan Malaysia

Dewan Pengampunan Malaysia mengumumkan bahwa hukuman mantan perdana menteri Najib Razak karena korupsi telah dikurangi dari 12 menjadi enam tahun


Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

10 Januari 2024

Tangkapan layar mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak yang mempromosikan kota Pekan ditayangkan di RTM TV1. FOTO/RTMKlik/channelnewsasia.com
Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan memberikan pengampunan kerajaan kepada mantan PM Najib Razak


Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit karena COVID-19

2 November 2023

Tangkapan layar mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak yang mempromosikan kota Pekan ditayangkan di RTM TV1. FOTO/RTMKlik/channelnewsasia.com
Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit karena COVID-19

Najib Razak menjalani hukuman 12 tahun penjara karena korupsi yang terkait dengan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).


Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

12 September 2023

Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

Pengadilan Banding Malaysia menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang membebaskan mantan perdana menteri Najib Razak dalam dakwaan 1MDB


Malaysia-Amerika Serikat Berebut Mantan Bankir Goldman Sachs dalam Kasus 1MDB

7 September 2023

Mantan bankir Goldman Sachs Roger Ng keluar dari Gedung Pengadilan Federal Brooklyn (EDNY) setelah dijatuhi hukuman karena membantu penggelapan dana kekayaan negara 1MDB Malaysia, di Brooklyn, New York, AS pada 9 Maret 2023. Reuters/Brendan McDermid
Malaysia-Amerika Serikat Berebut Mantan Bankir Goldman Sachs dalam Kasus 1MDB

Malaysia menginginkan mantan bankir Goldman Sachs Roger Ng yang dihukum tahun lalu di AS karena membantu menjarah 1MDB


Kisah 43 Perhiasan Istri Mantan PM Najib Razak yang Ternyata Barang Pinjaman

18 April 2023

Kalung berlian berwarna merah jambu milik Rosmah Mansor senilai US$27.3 million atau Rp 408 miliar diduga adalah kado dari Low Taek Jho atau Jho Low, pengusaha asal Malaysia, yang sekarang berstatus buronan. Sumber: thecoverage.my
Kisah 43 Perhiasan Istri Mantan PM Najib Razak yang Ternyata Barang Pinjaman

Global Royalty menuntut pengembalian 43 perhiasan yang dipinjamkan pada Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor.


Upaya Terakhir Najib Razak untuk Peninjauan Hukuman Korupsi Ditolak

31 Maret 2023

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara kepada wartawan di luar Pengadilan Federal di Putrajaya, Malaysia, 23 Agustus 2022. REUTERS/Lai Seng Sin
Upaya Terakhir Najib Razak untuk Peninjauan Hukuman Korupsi Ditolak

Eks PM Malaysia Najib Razak menghadapi tiga persidangan lain terkait gratifikasi di 1MDB dan lembaga-lembaga pemerintah lain.


Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Mengganggu Audit dalam Skandal 1MDB

3 Maret 2023

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara kepada wartawan di luar Pengadilan Federal di Putrajaya, Malaysia, 23 Agustus 2022. REUTERS/Lai Seng Sin
Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Mengganggu Audit dalam Skandal 1MDB

Mantan Perdana Menteri Najib Razak dibebaskan dari dakwaan terkait audit pemerintah dalam skandal 1MDB


Pemerintahan Anwar Ibrahim Tinjau Ulang Proyek Kapal Perang Rp 21 Triliun

11 Desember 2022

Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim berdoa setelah mengambil sumpah dalam upacara di Istana Nasional di Kuala Lumpur Malaysia, 24 November 2022. Dipilihnya Anwar Ibrahim setelah raja menggelar pertemuan khusus di antara para penguasa tentang kebuntuan politik pada Kamis pagi, 24 November 2022. Mohd Rasfan/Pool via REUTERS
Pemerintahan Anwar Ibrahim Tinjau Ulang Proyek Kapal Perang Rp 21 Triliun

Pemerintahan Anwar Ibrahim akan menyelidiki kasus pengadaan kapal perang yang hingga kini molor.


Pengadilan Malaysia Menolak Menyita Barang Mewah Najib Razak

14 November 2022

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara kepada wartawan di luar Pengadilan Federal di Putrajaya, Malaysia, 23 Agustus 2022. REUTERS/Lai Seng Sin
Pengadilan Malaysia Menolak Menyita Barang Mewah Najib Razak

Pengacara Najib Razak mengatakan pengadilan tak menemukan cukup bukti yang menghubungkan aset Najib dengan kegiatan melanggar hukum.