Eksklusif -- Tercoret, Oposisi: Posisi PM Najib Razak Goyah

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, Tian Chua, (berkemeja biru) bersama para pendukung setelah dia keluar dari penjara Kajang di Kuala Lumpur, 27 Oktober 2017. Malay Mail Online/Twitter - Azmin Ali

    Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, Tian Chua, (berkemeja biru) bersama para pendukung setelah dia keluar dari penjara Kajang di Kuala Lumpur, 27 Oktober 2017. Malay Mail Online/Twitter - Azmin Ali

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia, Tian Chua, menuding Perdana Menteri Najib Razak mencoba menghalangi kelompok oposisi untuk meraih kursi parlemen. PKR merupakan partai yang didirikan bekas wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. 

    Tian Chua mengatakan ini setelah dia terkena diskualifikasi dari pencalonan anggota parlemen untuk daerah pemilihan Batu, Kuala Lumpur, pada saat mendaftar ke election commission pada Sabtu, 28 April 2018.

    Baca: PM Najib Razak Bantah Malaysia akan Bangkrut, Ini Buktinya

    “Posisi PM Najib (Razak) saat ini goyah sehingga menggunakan cara tidak etis untuk mengalahkan lawannya,” kata Tian Chua kepada Tempo lewat sambungan telepon, Sabtu, 28 April 2018.

    Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia, Tian Chua. Free Malaysia Today

    Presiden PKR, Wan Azizah Wan Ismail, menurut Tian Chua, merasa kecewa dan marah atas keputusan diskualifikasi itu. “Ini upaya dari Barisan Nasional untuk melemahkan dan mendemoralisasi kelompok oposisi,” kata Tian Chua.

    Baca: Eksklusif -- Pengamat Bridget Welsh: Najib Razak Tidak Populer

    Election Commission atau Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia merupakan komisi yang dibentuk atas perintah eksekutif Perdana Menteri Najib Razak. Komisi ini bertugas menggelar pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

    Seperti diberitakan, calon wakil rakyat Tian Chua, yang dua kali memenangi kursi di Batu, terkena diskualifikasi oleh petugas Komisi Pemilihan Umum. Alasannya, dia terkena sanksi denda 2000 ringgit Malaysia oleh Pengadilan Tinggi terkait kasus penghinaan polisi.

    Tian Chua sebelumnya terkena denda 3000 ringgit Malaysia, yang kemudian dikurangi oleh Pengadilan Tinggi, untuk kasus ini.

    PM Malaysia, Najib Razak, saat peluncuran manifesto untuk pemilihan umum yang akan datang di Kuala Lumpur, Malaysia, 7 April 2018. REUTERS/Lai Seng Sin

    “Saya akan menggugat putusan ini ke Pengadilan Tinggi pada Senin besok,” kata Tian Chua.”Saya berharap ada putusan cepat soal ini."

    Kasus diskualifikasi ini membuat dia kehilangan waktu untuk berkampanye. Apalagi, pemilu Malaysia hanya menyediakan waktu 11 hari sejak pendaftaran bagi kandidat untuk berkampanye. “Ini waktu kampanye tersingkat di dunia,” kata dia. Pemilu akan digelar pada 9 Mei 2018.

    Ketua Election Commission, M. Hashim Abdullah, mengatakan diskualifikasi atas Tian Chua dilakukan oleh petugas penerima dokumen (returning officer) untuk pendaftaran para kandidat calon legislatif.

    “Biarkan dibawa ke pengadilan agar diputus kasusnya. Kami akan menaati putusan pengadilan,” kata Hashim dalam jumpa pers Sabtu, 28 April 2018.

    Hashim melanjutkan saat ini terlalu dini untuk mengatakan Tian Chua tersingkir dari pemilu 2018. “Kita belum tahu putusan pengadilan,” kata dia. Menurut dia, ada 11 calon legislatif yang terdiskualifikasi pada saat pendaftaran dengan berbagai alasan berbeda. Mereka bisa mengajukan kasusnya ke Pengadilan Tinggi.

    Menurut pengamat politik Awang Azman kepada Tempo, Tian Chua masih bisa mengajukan banding ke pengadilan soal keputusan diskualifikasi itu. “Dia masih bisa bertanding di pemilu 2018 tapi itu tergantung putusan hakim,” kata dia. Pada pemilu kali ini, Barisan Nasional mengusung Najib Razak sebagai Perdana Menteri selanjutnya. Sedangkan koalisi Pakatan Harapan mengusung Mahathir Mohamad.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban, Tersangka, Barang Bukti, dan Lokasi Kerusuhan 22 Mei 2019

    Kerusuhan 22 Mei 2019 di Ibu Kota bermula dari unjuk rasa penolakan hasil pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, sejak sehari sebelumnya.