TEMPO.CO, Yangon – Kelompok pemberontak separatis Kachin Independence Army (KIA) menyerang markas militer Myanmar sejak Rabu hingga Sabtu, 3 Februari 2018. KIA merupakan salah satu kelompok pemberontak selain Arakan Rohingya Salvation Army dan beberapa kelompok bersenjata lain, yang mengangkat senjata melawan pemerintah Myanmar.
“Pasukan pemberontak menembaki markas tentara Myanmar menggunakan senjata ringan hingga berat dari jarak sekitar 2.300 meter,” demikian seperti dilansir media Xinhuanet mengutip Myanmar News Agency, Ahad, 4 Februari 2018.
Baca: Myanmar Membantah 5 Kuburan Massal Warga Rohingya, Klaim Teroris
Pasukan separatis menyerang markas militer di Kota Moekaung di Myitgyina, Myanmar. KIA merupakan kelompok pemberontak yang tidak menandatangani perjanjian kesepakatan damai besutan pemerintah Myanmar (Nationwide Ceasefire Accord).
Baca: Kisah Horor Penemuan 5 Kuburan Massal Rohingya di Myanmar
Kachin merupakan salah satu negara bagian di Myanmar dan terletak di bagian utara. Kachin berbatasan dengan Cina pada sisi utara dan timurnya. Wilayahnya mencapai sekitar 89 ribu kilometer dan berpopulasi sekitar 1,7 juta jiwa.
Menurut laporan Reuters, konflik bersenjata meningkat drastis antara KIA dan militer Myanmar sejak 19 Januari 2018. Konflik terjadi di sejumlah daerah, seperti Sumprabum, Waingmaw, dan Tanai.
“Konflik bersenjata di daerah Tanai meningkat drastis sejak 25 Januari 2018. Sejumlah warga sipil dilaporkan tewas,” demikian dilansir Reuters, Jumat, 2 Februari 2018.
Menurut Reuters, KIA merupakan salah satu kelompok bersenjata paling kuat di Myanmar dan kerap bertempur melawan pasukan pemerintah sejak 2011. Hal itu terjadi sejak gencatan senjata yang telah berlangsung sekitar 17 tahun di daerah itu terputus.
KIA merupakan bagian dari Pasukan Aliansi Nasional Cina Myanmar, yang bertempur melawan pemerintah sejak 2015 di daerah perbatasan Myanmar dan Cina.
Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 1.800 warga telah diungsikan dari daerah Tanai akibat konflik bersenjata itu makin intensif.
Di Kota Sumprabum, sekitar 700 warga mengungsi ke hutan sejak 22 Januari 2018 setelah desa tempat tinggal mereka terkena hujan mortir.
Konflik bersenjata ini menambah masalah yang dihadapi pemerintah Myanmar, yang sedang mendapat tekanan dunia internasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan genosida yang dilakukan militer negara itu terhadap warga etnis minoritas Rohingya.
