Menjadi Mualaf, Politikus Jerman Ini Mundur dari Partai AfD

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arthur Wagner

    Arthur Wagner

    TEMPO.CO, Jakarta - Arthur Wagner, seorang politikus dari Partai Alternatif Jerman, AfD, mundur dari partai setelah dia menyatakan diri masuk Islam. Menurut sejumlah laporan, AfD adalah partai antimuslim dan antiimigran.

    Belum ada keterangan resmi dari Wagner mengapa dia masuk Islam dan mundur dari partai. "Arthur Wagner menolak menjelaskan alasannya memilih menjadi mualaf," tulis Telegraph.

    Baca: AfP, Partai Neo-Nazi Akhirnya Masuk Parlemen Jerman

    Pendukung AfD unjuk rasa di depan pengadilan Jerman menyatakan anti-imigran. [telegraph]

    Situs berita Inggris ini melaporkan, Partai AfD, Rabu, 24 Januari 2018, menyatakan shock setelah salah satu politikus terbaiknya masuk Islam. "Saya mundur dari partai setelah memeluk Islam," ucapnya singkat seperti dikutip Telegraph, Rabu, 24 Januari.

    Televisi pemerintah, Deutsche Welle, dalam laporannya menyebutkan, politikus 48 tahun asal Brandenburg, negara bagian sebelah timur Jerman, ini membenarkan bahwa dia masuk Islam. "Pilihan saya sebagai muslim adalah sangat pribadi," ucapnya sebagaimana dilaporkan Al Jazeera.

    AfD, partai anti-Islam dan anti-pengungsi di Jerman. [Reuters]

    Ketika didesak koran Tagesspiegel untuk menjelaskan alasannya, Wagner tetap bungkam. "Ini urusan pribadi saya," jawabnya.

    Baca: Hadapi Kelompok Kanan Jerman, Merkel dan Schulz: Ayo Coblos!

    AfD adalah partai yang pertama kali memenangi pemilihan umum di Jerman dengan perolehan 12,6 persen suara sehingga berhasil menempatkan sejumlah wakilnya di parlemen Jerman (Bundenstag) setelah sejak 60 tahun lalu melakukan kampanye secara terbuka sebagai partai anti-Islam.

    Dalam setiap kampanye, partai yang menempati urutan ketiga di parlemen itu selalu mengangkat jargon "Islam tak pantas di Jerman" dan memperingatkan warga Jerman mengenai islamisasi negara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.