Presiden Trump Tunjuk Jenderal Pengkritik Obama Jadi Menhan  

Jum'at, 02 Desember 2016 | 16:59 WIB
Presiden Trump Tunjuk Jenderal Pengkritik Obama Jadi Menhan  
General James Mattis. REUTERS/Yuri Gripas

TEMPO.CO, Washington - Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, mengangkat Jenderal James Mattis sebagai menteri pertahanan. Mattis, yang dijuluki Mad Dog, adalah mantan Komandan Divisi Marinir Pertama yang pernah menjabat di Irak dan Afganistan, yang menjadi pengkritik kebijakan Barack Obama mengenai Iran.

Trump membuat pengumuman itu di Cincinnati pada pembukaan USA Thank You Tour 2016 untuk menghormati pendukungnya.

"Kami akan menunjuk ‘Mad Dog’ sebagai Menteri Pertahanan Amerika. Dia yang terbaik," kata Trump saat mengumumkan jajaran kabinetnya di Ohio, seperti yang dilansir BBC pada 2 Desember 2016.

Baca:
Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn Resmi Jadi Raja Thailand
Arkeolog Klaim Temukan Bab Injil yang Hilang

Dalam kesempatan itu, Trump turut menggambarkan Mattis, 66 tahun, sebagai jenderal yang nyata, yang pantas disejajarkan dengan Jenderal George Patton, komandan militer Amerika saat Perang Dunia II.

Jenderal Mattis merupakan pengkritik keras terhadap kebijakan yang dilaksanakan Presiden Barack Obama di Asia Barat mengenai musuh utama Amerika, Iran. Dia merujuk kepada Iran sebagai ancaman tetap terhadap stabilitas dan keamanan di Asia Barat.

Jenderal purnawirawan itu pernah memimpin batalion serangan selama perang Teluk pertama pada 1991 dan tim khusus di Afganistan pada 2001. Dia juga mengambil bagian dalam invasi ke Irak pada 2003 dan memainkan peran kunci setahun kemudian dalam pertempuran Fallujah terhadap pemberontak Irak.

Mattis pensiun pada 2013 setelah menjabat sebagai komandan Komando Pusat Amerika. Hanya saja, penunjukan Mattis sebagai menteri pertahanan di kabinet Trump akan terhambat dengan konstitusi yang berlaku saat ini. Dalam UU Amerika, seorang purnawirawan baru dapat terjun ke politik setidaknya tujuh tahun setelah pensiun. Mattis baru melewati empat tahun masa pensiunnya. Sehingga dibutuhkan persetujuan Kongres untuk meloloskannya.

BBC | YON DEMA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita Terbaru