TEMPO.CO, Bangkok - Eks PM Thailand yang digulingkan, Yingluck Shinawatra kabur ke Singapura setelah mangkir di sidang pembacaan vonis perkara korupsi beras subsidi yang dijadwalkan hari ini, 25 Agustus 2017.
Seorang sumber mengungkapkan tentang kaburnya Yingluck dari tanah airnya ke Singapura. Ia didakwa melakukan korupsi subsidi beras saat menjabat perdana menteri Thailand.
Baca: Mangkir Dengarkan Vonis, Yingluck Terancam Ditangkap
Seperti yang dilansir Guardian pada 25 Agustus 2017, media lokal melaporkan Yingluck meninggalkan Thailand pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 menuju Singapura.
Dua sumber yang dekat dengan Yingluck, termasuk anggota partai politiknya, menjelaskan adik kandung mantan Perdana Menteri yang digulingkan, Thaksin Shinawatra itu berada di luar Thailand. Namun mereka tidak mengatakan di mana tepatnya.
Mahkamah Agung Thailand pada Jumat, 25 Agustus 2017 mengeluarkan surat perintah penangkapan karena Yingluck tidak hadir dengan alasan sakit tanpa menunjukkan surat keterangan dari dokter.
Meski tanpa kehadiran Yingluck, pengadilan menetapkan 27 September mendatang sebagai hari pembacaan vonis.
Baca: Yingluck, Bertaruh Nyawa Demi Sang Kakak
Yingluck jadi terdakwa atas kelalaiannya dalam membuat skema pembelian beras subsidi yang dinilai merugikan negara hingga jutaan dollar. Dengan skema tersebut, pemerintah Thailand akan membeli beras dari petani dengan harga di atas pasar.
Para pengkritik menilai keputusan Yingluck hanya menguntungkan para pemilihnya di pedesaaan dengan mengorbankan uang pajak. Akibat kecaman banyak pihak, Komisi Antikorupsi Thailand (NACC) menyelidiki subsidi beras ini selama dua tahun terakhir.
Jika terbukti bersalah, Yingluck terancam hukuman 10 tahun penjara dan kehilangan hak politiknya untuk mencalonkan diri. Saat dilantik pada 2011, Yingluck menjadi perdana menteri perempuan pertama Thailand dan termuda dalam 60 tahun terakhir.
Yingluck Shinawatra kemudian dijungkalkan oleh kudeta junta militer pada 2014 dan dimakzulkan oleh Legislatif Nasional yang ditunjuk junta militer. Junta yang menjalankan pemerintahan melarangnya masuk kancah politik selama lima tahun.
CNN|GUARDIAN|INDEPENDENT|YON DEMA
