Duterte Umumkan Gencatan Senjata dengan Pemberontak Komunis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Filipina terpilih, Rodrigo Duterte memaparkan pidato pertamanya usai pelantikan di istana Malacanang, Manila, 30 Juni 2016. Duterte bersumpah akan melawan kelompok militan Abu Sayyaf yang bermukim di Filipina Selatan.  Presidential Palace/Handout via Reuters

    Presiden Filipina terpilih, Rodrigo Duterte memaparkan pidato pertamanya usai pelantikan di istana Malacanang, Manila, 30 Juni 2016. Duterte bersumpah akan melawan kelompok militan Abu Sayyaf yang bermukim di Filipina Selatan. Presidential Palace/Handout via Reuters

    TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan gencatan senjata sepihak dengan pemberontak komunis. Ia berharap pemberontak komunis melakukan hal serupa secepatnya.

    "Untuk menghentikan kekerasan di lapangan dan mengembalikan perdamaian, saya sekarang mengumumkan gencatan senjata sepihak," kata Duterte saat memberikan pidato resmi kenegaraannya yang pertama di hadapan Kongres pada hari ini, 25 Juli 2016, seperti dikutip dari Channel News Asia.

    Direncanakan awal pembahasan damai pemerintah Filipina dengan pemberontak komunis digelar di Norwegia bulan depan.  

    Pemberontak komunis Filipina melakukan pemberontakan terlama di Asia. Sejak 1960 memberontak, sekitar 30 ribu orang tewas.

    Saat resmi diangkat jadi presiden, Duterte menyebut pemimpin pemberontak komunis Jose Maria Sison sebagai teman. Ia juga telah menawarkan pembebasan para tahanan politik. Duterte juga sudah bertemu dan berdiskusi dengan para pemimpin pemberontak komunis untuk melanjutkan pembicaraan damai bulan depan.

    Menurut militer Filipina, angkatan bersenjata pemberontak komunis, Angkatan Bersenjata Masyarakat Baru, diyakini jumlahnya kurang dari 4.000 orang. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan 1980-an yang mencapai 26 ribu orang.

    Upaya negosiasi dengan pemberontak komunis sudah pernah dilakukan di masa presiden Benigno Aquino pada 2010. Namun negosiasi mandek pada 2013. Pemberontak dituding tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah.

    Pembicaraan gagal setelah pemerintah menolak tuntutan pemberontak komunis membebaskan rekan mereka yang digambarkan sebagai tahanan politik.

    CHANNEL NEWS ASIA | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.