Gara-gara Jawab 'Ya' di Facebook, Wanita Ini Hampir Dipenjara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Nita Dian

    TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.COJakarta - Gara-gara menjawab "ya" melalui pesan Facebook, seorang wanita Thailand bernama Patnaree Chankij terancam menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara. 

    Junta militer berkuasa, yang dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, berkeras bahwa mereka memiliki bukti cukup bahwa Chankij melanggar aturan lèse-majesté.

    Chankij dituduh menjawab "ya" atau "hur"—semacam ekspresi mendesah—di pesan Facebook. Dan itu dianggap menyinggung keluarga kerajaan.

    Petugas dari Technology Crime Suppression Division menemukan pesan antara Chankij dan tersangka lain, Burin Intin, 28 tahun. Intin juga telah ditangkap.

    Sebagaimana dilansir dari laman Independent, Selasa, 10 Mei 2016, kritikus menuding pemerintah berusaha mengintimidasi Chankij dan anaknya, Sirawith Seritiwat, seorang aktivis mahasiswa terkemuka prodemokrasi yang sering mengkritik pemerintah.

    Pengacara yang mewakili Chankij, Anon Numpa, menulis di media sosial bahwa kliennya telah didakwa atas apa yang tidak dilakukannya.

    "Seseorang mengirimkan pesan yang mungkin melanggar pasal 112 yang berkaitan dengan menghina keluarga kerajaan dan Anda melihat itu, tapi tidak menghentikan atau mencegahnya, adalah sama dengan Anda berpartisipasi dalam pelanggaran," demikian ditulis pengacara tersebut. "Apakah kita benar-benar setuju dengan aturan semacam ini?"

    Sebagian besar aktivis menganggap peraturan lèse-majesté digunakan pemerintah untuk membungkam perbedaan pendapat.

    Sebelumnya, akibat aturan itu, pemerintah Thailand menyelidiki seorang pria yang menghina anjing peliharaan Raja.

    Adapun berdasarkan laporan Independent berikutnya, Chankij saat ini telah dibebaskan dengan jaminan.

    INDEPENDENT | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.