Terkuak, Kandidat Menteri Keuangan Myanmar Berijazah Palsu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berfoto selfie dengan latar belakang gambar pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi di Yangon, Myanmar, 13 November 2015. Partai San Suu Kyi, Liga Nasional Demokrasi (LND) meraih kemenangan mayoritas dalam Pemilu Parlemen. AP/Gemunu Amarasinghe

    Warga berfoto selfie dengan latar belakang gambar pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi di Yangon, Myanmar, 13 November 2015. Partai San Suu Kyi, Liga Nasional Demokrasi (LND) meraih kemenangan mayoritas dalam Pemilu Parlemen. AP/Gemunu Amarasinghe

    TEMPO.CO, Naypyidaw -Kyaw Win, pria yang diusulkan menjadi Menteri Perencanaan dan Keuangan Myanmar, ternyata memiliki gelar akademik palsu.

    Pada wartawan, Win mengaku  membeli gelar PhD dari universitas online fiktif - Universitas Brooklyn Park di Amerika Serikat - yang menjual ijazah palsu dari Pakistan.

    "Saya tidak akan menyebut diri saya doktor. Yang saya tahu kini itu adalah universitas palsu. Gelar PhD di CV saya bukanlah kualifikasi nyata," katanya kepada BBC, Rabu 23 Maret 2016.

    Skandal ini pertama kali diketahui publik saat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang membentuk pemerintah baru, merilis CV semua calon menterinya ke publik. Dalam CV-nya, Win mencantumkan nama kampusnya, Universitas Brooklyn Park, dengan jelas.

    Dari informasi itulah, kebohongan Win terungkap. Pasalnya, New York Times, dalam artikelnya tahun lalu telah melaporkan bahwa Universitas Brooklyn Park bergabung bersama sekitar 370 situs akademik yang dinyatakan palsu. Media juga saat itu menelusuri puluhan juta dolar pendapatan dari gelar palsu yang mengalir ke Pakistan.

    Tidak diketahui apakah Kyaw Win tetap berada dalam daftar menteri kabinet baru yang akan mulai bekerja minggu depan.

    Seorang juru bicara NLD mengatakan kepada BBC bahwa gelar palsu bukan masalah.

    Kyaw Win telah dipandang sebagai salah satu pakar ekonomi dan keungan di negaranya. Pria kerap menulis sejumlah artikel tentang ekonomi dan keuangan.

    BBC | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.