Saudi Mengaku Siap Memperbaiki Hubungan dengan Iran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi (kiri) dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al Jubeir di Riyadh, Arab Saudi, 18 Januari 2016. (Kemenlu RI)

    Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi (kiri) dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al Jubeir di Riyadh, Arab Saudi, 18 Januari 2016. (Kemenlu RI)

    TEMPO.CO, Riyadh - Arab Saudi dan negara-negara Teluk bisa saja membuka halaman baru dan membangun hubungan yang sangat kuat dengan Iran jika negara itu menghormati dan berhenti campur tangan urusan mereka. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir, Rabu, 9 Maret 2016.

    "Jika Iran mengubah cara dan kebijakannya, bukan mustahil kita akan membuka lembaran baru dan membangun hubungan yang sangat baik berdasarkan saling menghormati antartetangga dengan tidak mencampuri urusan negara lain," katanya kepada wartawan di Riyadh.

    Untuk masalah ini tidak perlu mediasi, kata Jubeir, yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Islam Iran pada Januari 2016 setelah sekerumunan orang menyerang kantor Kedutaan Besar dan Konsulat Kerajaan Saudi di Iran.

    Jubeir menuturkan hubungan Saudi dengan Iran memburuk karena masalah sektarian menyusul dominasi kaum Syiah Iran yang menguasai pemerintahan serta dukungan untuk kelompok terorisme dan pengembangan teroris di kawasan Timur Tengah

    "Iran adalah negara tetangga muslim yang memiliki peradaban tinggi dan rakyatnya sangat ramah. Namun semua itu berubah menyusul revolusi Ayatullah Rouhullah Khomeine," ucap Jubeir, yang berbicara seusai acara pertemuan menteri luar negeri negara-negara Teluk.

    Saudi dan negara-negara Teluk juga menuduh Iran mendukung pemberontak Syiah di Yaman. Iran juga dituding menyokong pemberontak dalam perang lima tahun di Suriah. Adapun Iran secara terbuka menyatakan mendukung Presiden Bashar al-Assad.

    AL ARABIYA | CHOIRUL AMINUDDIN
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.