AS Tuding Cina Bangun Kawasan Militer di Laut Cina Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tiongkok diduga membangun sistem radar di beberapa pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Asian Maritime Transparency Initiative, pada 23 Februari 2016, merilis foto-foto satelit yang memperlihatkan pembangunan instalasi radar di kepulauan yang menjadi sengketa. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe

    Tiongkok diduga membangun sistem radar di beberapa pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Asian Maritime Transparency Initiative, pada 23 Februari 2016, merilis foto-foto satelit yang memperlihatkan pembangunan instalasi radar di kepulauan yang menjadi sengketa. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe

    TEMPO.COBeijing - Cina sedang membangun fasilitas radar di beberapa pulau buatan di kawasan Laut Cina Selatan, yang saat ini dipersengketakan. 

    Satelit pencitraan dari pulau karang Cuarteron Reef di gugusan Kepulauan Spratly yang dirilis Pusat Studi Internasional dan Strategi—bermarkas di Washington—menunjukkan adanya instalasi radar berfrekuensi tinggi, bunker di bawah tanah, pesawat heli, mercusuar, dan perlengkapan komunikasi lain. 

    "Penempatan radar berfrekuensi tinggi di Cuarteron Reef secara signifikan akan meningkatkan kemampuan Cina memonitor udara dan lalu lintas udara yang datang dari arah Selat Malaka dan jaringan strategis penting lain," Inisiatif Transparansi Maritim Asia di CSIS menjelaskan.

    Komandan Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat wilayah Pasifik, Harry Harris, menjelaskan, Cina membangun instalasi radar dan peralatan lain sehingga semakin memagari kawasan itu. 

    "Cina jelas-jelas memiliterisasi Laut Cina Selatan," tuturnya.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry pekan lalu mengatakan setiap bukti ditemukan tiap hari yang menunjukkan peningkatan militerisasi di kawasan Laut Cina Selatan.  "Ini kepedulian yang serius," tuturnya. 

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan kawasan itu merupakan teritorial Cina. Beijing terikat dengan hukum internasional hanya untuk kebutuhan dan pengembangan terbatas diadakan untuk fasilitas pertahanan. 

    "Secara lisan, apa yang dikatakan Amerika Serikat mengenai kebebasan navigasi, namun dalam hatinya, mungkin ia sedang memikirkan hegemoni sepenuhnya atas laut itu," ujarnya pada Selasa, 23 Februari 2016.

    DAILYSTAR.COM.LB | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.