Cina Blokir Kakao Talk, WeChat, dan Line

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi chatting. Spicie.com

    Ilustrasi chatting. Spicie.com

    TEMPO.CO, Beijing - Pemerintah Cina telah memperketat pengawasan terhadap layanan pesan instan lewat telepon seluler setelah seorang pejabat Korea Selatan mengkonfirmasikan bahwa beberapa layanan pesan instan telah diblokir karena digunakan untuk bertukar informasi ihwal gerakan terorisme, Kamis, 7 Agustus 2014.

    Kepada pemerintah Korea Selatan, Cina menngabarkan telah memblokir tiga layanan pesan instan, yakni Kakao Talk, WeChat, dan Line, yang diduga digunakan sebagai ajang bertukar informasi seputar kegiatan terorisme.

    Kantor berita resmi Cina, Xinhua, melaporkan, akun yang belum disetujui oleh penyedia layanan pesan instan dilarang menerbitkan atau mencetak ulang berita politik. Penyedia layanan pesan instan harus memverifikasi dan menandai akun-akun yang bisa menerbitkan atau mencetak ulang berita politik.

    Seperti dilansir Al Jazeera, kebijakan ini membuat distribusi layanan pesan instan dari wartawan dan akademikus berkurang. Asisten profesor studi jurnalisme dan media dari University of Hong Kong, Fu King-wa, mengatakan kebijakan ini bisa menurunkan aktivitas komunikasi di WeChat.

    Sebelumnya, partai komunis di Cina telah mengeluarkan aturan untuk memperketat pengawasan terhadap mikroblog dan media sosial lainnya. Pemerintah Cina juga mengumumkan hanya perusahaan-perusahaan media baru yang dizinkan merilis berita tentang politik dan sosial.

    Pemerintah Cina terus berusaha meningkatkan keamanan negaranya setelah terjadi serangan yang menewaskan banyak orang di Xinjiang yang diduga dilakukan oleh kelompok Uighur.

    Dikutip dari BBC, Uighur adalah kelompok minoritas beragama Islam di Provinsi Xinjiang. Pihak berwenang menyalahkan kelompok Uighur atas serangan yang terjadi akhir-akhir ini. Uighur terus berjuang untuk meraih kemerdekaan bagi Xinjiang yang berlokasi di barat laut Cina.

    AL JAZEERA | BBC | VIQIANSAH DENNIS 

    Baca juga:
    Mabes Polri Selidiki Identitas Jurnalis Prancis
    Rusia Larang Impor Makanan dari AS dan Uni Eropa
    Kisruh Pilkada, Gubernur NTT Bentuk Tim Terpadu
    Bahas ISIS, DK PBB Gelar Sidang Darurat

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.