Pembocor Rahasia di AS Kini Dilindungi UU  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peluit

    Peluit

    TEMPO.CO, Washington - Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap pembocor rahasia atau whistleblower bagi pegawai intelijen pemerintah. Langkah ini disambut gembira oleh para pendukung mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional Serikat (NSA), Edward Snowden, yang telah membocorkan ribuan dokumen rahasia.

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat melakukan pemungutan suara pada Selasa malam kemarin untuk meloloskan versi final pasal-pasal yang mengatur aktivitas intelijen pemerintah AS untuk tahun anggaran 2015 yang dimulai 1 Oktober. Sebelumnya, Senat lebih dulu melakukan pemungutan suara untuk menyetujui ketentuan tersebut.

    Salah satu pasal di bagian IV undang-undang tersebut mengatur larangan memecat, menurunkan jabatan, atau memberi hukuman kepada pegawai intelijen yang melaporkan adanya pelanggaran hukum federal, penghamburan dana pemerintah, atau aktivitas lain yang membuat warga Amerika dalam bahaya. (Baca: NSA Pecat Pembagi Password ke Snowden)

    Undang-undang ini juga berlaku untuk siapa pun yang melaporkan kasus atau masalah serupa ke kantor Direktur Intelijen Nasional atau anggota parlemen di komite intelijen.

    "Ini tak dipikirkan untuk mengembalikan pilihan yang aman bagi kebocoran ilegal," kata Tom Devine dari Proyek Akuntabilitas Pemerintah, yang mendukung Edward Snowden.

    Tahun lalu, Snowden membocorkan secara rinci program mata-mata Amerika Serikat, dari data panggilan telepon orang biasa sampai penyusupan ke server perusahaan berteknologi tinggi. (Baca: Akibat Snowden, Ranking Kebebasan Pers AS Anjlok)

    Namun pegawai kontrak seperti Edward Snowden yang bekerja bagi NSA tidak dilindungi undang-undang baru ini. Alasannya, mereka hanya dilindungi oleh undang-undang yang berlaku pada 2007-2012.

    Pada perdebatan kongres, sejumlah anggota parlemen mencela Snowden karena telah membocorkan data-data NSA kepada wartawan dan tidak melalui lembaga resmi di dalam pemerintahan.

    Snowden sendiri mengaku telah mencoba menyampaikan kasus penyimpangan itu kepada atasannya,tapi sia-sia.

    Undang-undang yang baru ini juga mengatur diperlukannya konfirmasi dari Senat untuk posisi Direktur NSA--jabatan yang sebelumnya tidak tersentuh oleh Senat

    CHANNEL NEWS ASIA | ROSALINA


    Terpopuler
    Lawan Militan, Penasihat Militer AS Tiba di Irak
    Marah atas Film The Interview, Korea Utara Ancam AS
    New York Melarang Selfie dengan Macan
    Mobilnya Terbalik, Kakek-Nenek Ini Malah Selfie  






     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.