Raja Arab Saudi Kunjungi Presiden Mesir  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud. AP/Saudi Press Agency

    Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud. AP/Saudi Press Agency

    TEMPO.CO, Jeddah - Raja Arab Saudi Abdullah akan melakukan kunjungan balasan ke Mesir pada Jumat, 20 Juni 2014. Lawatan ini menunjukkan dukungan Kerajaan atas terpilihnya Abdel Fattah el-Sisi sebagai Presiden Mesir baru. Keterangan tersebut disampaikan dua sumber di Saudi yang tak disebutkan namanya kepada Reuters, Kamis, 19 Juni 2014.

    Arab Saudi dan sejumlah negara monarki Arab Teluk menyediakan bantuan miliaran dolar untuk membantu perekonomian Mesir yang sedang kolap sejak Sisi menjadi Panglima Angkatan Bersenjata mendepak Presiden Muhammad Mursi, 3 Juli 2013, serta melarang pendukungnya, Al-Ikhwan Al-Muslimun, eksis.

    Seperti halnya Mesir, Arab Saudi menuduh Al-Ikhwan adalah organisasi teroris. Dari sudut pandang nilai-nilai Islam yang dianut, Al-Ikhwan dianggap mengancam kekuasaan dinasti Saudi.

    "Raja Abdullah yang jarang melakukan perjalanan ke luar negeri karena masalah usia dan alasan kesehatan berada di Mesir hanya beberapa jam setelah melakukan kunjungan ke Maroko, selanjutnya kembali pulang," kata sumber di Saudi.

    Sisi memenangi kursi Presiden Mesir setelah mendapatkan suara lebih dari 90 persen dalam pemilihan umum yang digelar 25-26 Mei 2014. Arab Saudi menganggap Mesir sebagai negara dengan penduduk paling padat di antara negara-negara Arab, yang merupakan sekutu garis depan yang sanggup menghadapi Iran sebagaimana melawan gerakan Islam Ikhwanul Muslimun.

    AHRAMONLINE | CHOIRUL

    Berita terpopuler:
    Per 1 Juli 2014, Tigerair Mandala Tak Beroperasi
    Nelayan Ini Ciptakan Alat Konversi BBM ke Gas
    Tol Ciledug-Ulujami Bakal Jadi Idola Truk
    Malaysia Berminat Bangun Jalan Tol Sumatera


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.