Tiga Hari Ditahan Militer, Yingluck Dibebaskan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yingluck Shinawatra, saat berada di Stadion Bangkok (1/7). Yingluck disidang dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam penggantian Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri pada 7 Mei. REUTERS/Damir Sagolj

    Yingluck Shinawatra, saat berada di Stadion Bangkok (1/7). Yingluck disidang dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam penggantian Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri pada 7 Mei. REUTERS/Damir Sagolj

    TEMPO.COBangkok – Dewan Keamanan dan Ketentraman Nasional (NCPO) akhirnya membebaskan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra setelah beberapa hari ditahan di pangkalan militer Thailand menyusul kudeta militer pada Rabu pekan lalu. (Baca: Militer Thailand Tahan Yingluck Shinawatra)

    Menurut laporan Bangkok Post hari ini, Yingluck mendapat izin pulang dari pangkalan Divisi Satu King’s Guard di dekat Royal Plaza atas izin dari kepala militer yang kini menunjuk diri sebagai Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha. Ia meninggalkan pangkalan ini pada Minggu, 25 Mei 2014 malam.

    Prayuth menahan Yingluck sejak Jumat kemarin.  Sebelumnya, dia dipanggil untuk memberi keterangan sehari. Selain Yingluck, militer juga menahan ratusan politikus lainnya, termasuk Suthep Thaugsuban yang menjadi pemimpin gerakan anti-pemerintah. (Baca: Militer Tahan Suthep dan 24 Politikus Thailand)

    Situasi Thailand masih memanas setelah militer mengumumkan kudetanya di bawah pimpinan Prayuth. Selain menangkap sejumlah politikus, Prayuth juga menetapkan rencana untuk masa depan Thailand, salah satunya melakukan reformasi sebelum pemilu.

    ANINGTIAS JATMIKA | BANGKOK POST

    Terpopuler

    Jadi Bintang Porno, Remaja 19 Tahun Bunuh Diri 
    Protes Rambut Kemaluan di Makanan, KFC Pecat Staf 
    Putin dan Pangeran Charles Terlibat 'Perang' Kata  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.