Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suu Kyi Tuntut Hak Veto Militer Myanmar Dicabut  

Aung San Suu Kyi. REUTERS/Soe Zeya Tun
Aung San Suu Kyi. REUTERS/Soe Zeya Tun
Iklan

TEMPO.CO, Rangoon - Pejuang demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menantang para petinggi militer untuk keluar dari institusi militernya jika ingin terlibat penuh dalam dunia politik. "Jika (pejabat militer) ingin terlibat dalam politik praktis, mari kita lakukan secara adil di hadapan publik. Mereka harusnya berhenti dari dunia militer," kata Suu Kyi di hadapan 15 ribu pendukungnya di lapangan Bo Sein Hman, distrik Bahan, Rangoon, Myanmar, Sabtu, 17 Mei 2014.

Pertemuan akbar yang baru pertama kali digelar oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan 88 Generation sebagai bentuk dukungan terhadap amandemen konstitusi khususnya mencabut pasal tentang pemberian veto kepada militer dalam konstitusi yang berlaku selama ini. (Baca:Aung San Suu Kyi Ingin Jadi Presiden Myanmar)

"Militer mengatakan Myanmar mengarah pada negara demokrasi. Jika mereka sungguh-sungguh ingin mengubah jadi demokrasi, mengapa mereka menolak perubahan konstitusi?" ujar Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian.

Menurut Suu Kyi, keengganan militer melakukan amandemen konstitusi disebabkan beberapa pejabat tinggi militer Myanmar tidak percaya hubungan mereka dengan rakyatnya. Beberapa di antara mereka, ujarnya, juga khawatir atas masa depan mereka. Suu Kyi meminta militer tidak takut. "Mari bekerja sama untuk melakukan perubahan di negara kita," Suu Kyi menegaskan.

Untuk melakukan amandemen konstitusi, khususnya di Pasal 436 tentang pemberian veto ke militer, dibutuhkan dukungan lebih dari 75 persen suara di parlemen. Pasal ini, menurut Suu Kyi, akan menghambatnya maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2015. (Baca:Myanmar Akan Permudah Suu Kyi Maju Capres)

Sebelumnya, Presiden Myanmar U Thein Sein mengingatkan publik untuk tidak melakukan kampanye untuk menuntut perubahan konstitusi karena akan menimbulkan ketidakstabilan dan kerusuhan. "Kerusuhan tidak memberikan kebaikan, rakyat akan menderita," ujar Thein Sein di Mandalay, 15 Mei 2014.
 
Namun, Suu Kyi menjawab peringatan Thein Sein bahwa ia melakukan perubahan dengan cara-cara damai selama ini. Peringatan Thein Sein, menurut dia, terkesan sebagai ancaman. "Namun saya percaya rakyat tidak takut menderita." (Baca:Suu Kyi: Iklim Ketakutan Muncul di Myanmar)


MYANMAR TIMES | IRRAWADDY | MARIA RITA HASUGIAN

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan


Terpopuler:
Milisi Culik 10 Warga Cina di Kamerun

Afrika Barat Sepakat Perang Melawan Boko Haram

Apartemen 23 Lantai Roboh, Kim Jong-un Minta Maaf


 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Tak Bisa Bertemu Suu Kyi, Utusan PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer Tak Lanjutkan Mandat

6 hari lalu

Noeleen Heyzer. Reuters
Tak Bisa Bertemu Suu Kyi, Utusan PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer Tak Lanjutkan Mandat

Utusan khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer dipastikan tidak akan melanjutkan mandatnya setelah menjabat selama 20 bulan.


Kelompok Sipil: KTT ASEAN Perlu Cari Cara Hentikan Kekerasan di Myanmar

35 hari lalu

Koordinator ALTSEAN-Burma Debbie Stothard (kiri), Ketua Progessive Voice Khin Ohmar (kedua dari kiri), Koordinator advokasi regional AJAR Putri Kanesia (kedua dari kanan) memberikan perkembangan HAM di Myanmar dalam pertemuan di Jakarta, Rabu, 3 Mei 2023. TEMPO/DANIEL A. FAJRI
Kelompok Sipil: KTT ASEAN Perlu Cari Cara Hentikan Kekerasan di Myanmar

Para aktivis HAM ragu konferensi tingkat tinggi ASEAN pekan depan akan membuahkan terobosan dalam menyelesaikan krisis Myanmar.


Mahkamah Agung akan Gelar Sidang Permohonan Banding Aung San Suu Kyi

49 hari lalu

Aung San Suu Kyi. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Agung akan Gelar Sidang Permohonan Banding Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi menjalani hukuman 33 tahun penjara setelah vonis bersalah dalam lebih dari selusin kasus yang tidak masuk akal.


Sambut Tahun Baru, Junta Myanmar Bebaskan Lebih dari 3.000 Tahanan

51 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]
Sambut Tahun Baru, Junta Myanmar Bebaskan Lebih dari 3.000 Tahanan

Menurut kelompok aktivitas, sedikitnya 17.460 orang masih ditahan dan 3.240 telah dibunuh oleh junta Myanmar.


100 Gerilyawan dan Warga Sipil Tewas dalam Serangan Udara, Ini Alasan Junta Myanmar

56 hari lalu

Penjabat Presiden National Unity Government Myanmar Duwa Lashi La. Dok: NUG
100 Gerilyawan dan Warga Sipil Tewas dalam Serangan Udara, Ini Alasan Junta Myanmar

Tidak kurang dari 100 gerilyawan anti Junta Myanmar, warga sipil dan anak-anak, tewas dalam serangan udara oleh penguasa militer di desa di Sagaing


Retno Marsudi Lapor soal Myanmar ke Dewan Keamanan PBB

5 April 2023

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan press briefing Triwulan Pertama Keketuan ASEAN 2023 di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu  5 April 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi  menyebutkan sejak Januari hingga akhir Maret 2023, telah dilangsungkan 190 pertemuan di berbagai tingkatan dari 531 pertemuan yang tercatat di dalam Kalender Keketuaan Indonesia di ASEAN. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Retno Marsudi Lapor soal Myanmar ke Dewan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melaporkan soal Myanmar ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


Dunia Kecam Junta Myanmar yang Bubarkan Parpol Suu Kyi

29 Maret 2023

Sejumlah pengunjuk rasa turun ke jalan saat memprotes aksi kudeta militer di Yangon, Myanmar, 19 Februari 2021. Militer Mynamar menuduh kemenangan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Pemilu November 2020 curang. Suu Kyi juga ditangkap dengan dakwaan baru. REUTERS/Stringer
Dunia Kecam Junta Myanmar yang Bubarkan Parpol Suu Kyi

Dunia internasional mengutuk langkah junta militer Myanmar membubarkan partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi


Junta Myanmar Membubarkan Eks-Partai Berkuasa yang Gagal Mendaftar

28 Maret 2023

Sejumlah pengunjuk rasa turun ke jalan saat memprotes aksi kudeta militer di Yangon, Myanmar, 19 Februari 2021. Militer Mynamar menuduh kemenangan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Pemilu November 2020 curang. Suu Kyi juga ditangkap dengan dakwaan baru. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar Membubarkan Eks-Partai Berkuasa yang Gagal Mendaftar

Banyak partai yang tidak bisa atau tidak ingin berpartisipasi dalam pemilu Myanmar, yang dikecam banyak pengkritik sebagai pembohongan.


PM Singapura dan Jokowi Bahas Konsensus Myanmar yang Mandek

16 Maret 2023

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Singapura, pada Kamis, 16 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah kemajuan yang telah dilakukan sejak pertemuan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 lalu. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
PM Singapura dan Jokowi Bahas Konsensus Myanmar yang Mandek

Singapura dan Indonesia menegaskan akan terus bekerja sama dengan negara anggota ASEAN, juga mitra seperti PBB untuk menyelesaikan masalah Myanmar.


APHR Desak Indonesia Komunikasi dengan NUG Myanmar, Jangan Andalkan Junta

3 Maret 2023

Pengungsi melintasi sungai saat menerima bantuan dari Thailand di perbatasan Thailand-Myanmar, di Mae Sot, Thailand, 7 Januari 2022.  Ribuan pengungsi yang melarikan diri dari gejolak pertempuran antara tentara Myanmar dan kelompok pemberontak memilih menetap sementara di Tepi Sungai Moei. REUTERS/Athit Perawongmetha
APHR Desak Indonesia Komunikasi dengan NUG Myanmar, Jangan Andalkan Junta

APHR mendesak Indonesia sebagai ketua blok Asia tenggara tahun ini untuk segera membuka saluran komunikasi dengan pemerintah bayangan di Myanmar.