TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen PBB Antonio Guterres berencana menunjuk utusan khusus untuk krisis Myanmar yang sedang berlangsung, kata seorang pejabat pada Kamis.
“Sekretaris Jenderal bermaksud untuk menunjuk utusan khusus dalam beberapa hari mendatang untuk terlibat dengan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), negara-negara anggota dan semua pemangku kepentingan untuk maju menuju solusi politik yang dipimpin Myanmar terhadap krisis ini,” Asisten Sekretaris Jenderal untuk Timur Tengah dan Asia Pasifik, Khaled Khiari, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Myanmar.
Khiari mengatakan Guterres mendesak adanya “tanggapan terpadu” ketika kekerasan terus meningkat di seluruh Myanmar, memicu pengungsian dan memperdalam krisis politik, kemanusiaan dan hak asasi manusia.
“Meluasnya konflik bersenjata di seluruh negeri telah menghilangkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap layanan penting, serta berdampak buruk terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar,” katanya.
Menekankan bahwa di Negara Bagian Rakhine, pertempuran antara militer dan Tentara Arakan telah mencapai “tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ia mengatakan bahwa Tentara Arakan dilaporkan telah memperoleh kendali teritorial atas sebagian besar wilayah tengah Rakhine dan berupaya memperluas wilayahnya ke Rakhine utara di mana masih banyak warga Rohingya yang tinggal.
“Mengatasi akar penyebab krisis Rohingya sangat penting untuk membangun jalan keluar yang berkelanjutan dari krisis saat ini.
“Kegagalan untuk melakukan hal ini dan berlanjutnya impunitas hanya akan terus memicu lingkaran setan kekerasan di Myanmar. Penting bagi semua pihak di Rakhine untuk melindungi populasi Rohingya,” kata Khiari.
Ia menyoroti meningkatnya kekhawatiran mengenai pengungsi perempuan dan anak perempuan Rohingya, yang menghadapi peningkatan risiko kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia.
Ketika krisis berkepanjangan semakin dalam, Khiari mengatakan Guterres mendorong negara-negara anggota untuk memanfaatkan pengaruhnya guna membuka saluran kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, mengakhiri kekerasan dan mencari solusi politik komprehensif yang mengarah pada masa depan Myanmar yang inklusif dan damai.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap berkomitmen untuk tetap tinggal dan menyampaikan solidaritas dengan rakyat Myanmar,” tambahnya.
Pada 2017, militer Myanmar melancarkan operasi kekerasan terhadap populasi Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara yang oleh kelompok hak asasi manusia disebut sebagai genosida. Hampir 1,2 juta orang Rohingya terpaksa pindah ke negara tetangga Bangladesh, tempat mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak.
Sejak kudeta di Myanmar pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, militer Myanmar melakukan “penindasan brutal secara nasional” terhadap jutaan orang yang menentang pemerintahannya.
Pilihan Editor: Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar
ANADOLU
