TEMPO.CO, Bangkok - Demonstran anti-pemerintah yang berusaha menggulingkan pemerintah Thailand memperketat blokade di sekitar kantor kementerian, Selasa, 14 Januari 2014. Faksi garis keras juga mengancam akan menyerbu kantor bursa saham, sementara persimpangan utama di Ibu Kota Bangkok tetap diblokir.
"Dalam dua atau tiga hari ke depan, kita harus menutup setiap kantor pemerintahan," kata pemimpin Gerakan Sipil untuk Demokrasi, Shutep Thaugsuban, kepada pendukungnya. Gerakan Sipil untuk Demokrasi adalah organisasi yang mengkoordinasi unjuk rasa anti-pemerintah sejak November 2013 lalu, yang menargetkan Perdana Menteri Thailand Caretaker Yingluck Shinavatra untuk mundur.
"Jika kita tidak bisa, kita akan menahan Perdana Menteri dan menteri lainnya. Kita akan mulai dengan memotong suplai air, listrik, dan rumah mereka. Saya sarankan mereka mengungsikan anak-anak mereka," kata Shutep.
Meskipun Bangkok terlihat tenang dan puluhan ribu demonstran tetap meriah, analis mengatakan bahwa ruang lingkup untuk penyelesaian damai atas krisis ini makin menyempit. "Saat pengunjuk rasa anti-pemerintah mengintensifkan tindakan, risiko kekerasan di seluruh negara terus berkembang dan signifikan," demikian laporan International Crisis Group (ICG).
Kementerian dan bank sentral telah dipaksa untuk beroperasi dari kantor cadangan setelah pengunjuk rasa memaksa karyawannya tak bekerja. Demonstran berbaris secara damai dari tujuh kamp protes besar mereka ke sejumlah kementerian, kantor bea cukai, badan perencanaan, dan badan-badan negara lainnya, Selasa, 14 Jannuari 2014, untuk melumpuhkan pemerintahan.
Sebuah kelompok mahasiswa yang beraliansi dengan Gerakan Sipil untuk Demokrasi juga mengancam akan menyerang bursa saham. Pemimpin faksi mahasiswa, Nitithorn Lamlua, mengatakan kepada pendukungnya pada Senin, 13 Januari 2014, bahwa itu merupakan "sistem kapitalis jahat yang memberikan jalan bagi Thaksin Shinavatra untuk menjadi miliarder."
Seorang juru bicara Gerakan Sipil untuk Demokrasi mengatakan, bursa bukan salah satu target mereka. "Kami tidak akan mengepung tempat-tempat yang menyediakan layanan untuk masyarakat umum, termasuk bandara, bursa efek, dan kereta api. Namun, kami akan memblokir kantor-kantor pemerintah untuk menghentikan mereka melakukan fungsinya," kata Akanat Promphan kepada pendukungnya.
Jarumporn Chotikasathien, Presiden Bursa Efek Thailand, mengatakan kepada Reuters bahwa tindakan darurat telah disiapkan untuk mengamankan tempat dan sistem perdagangan negara ini. Perdagangan normal pada pagi hari dengan indeks sedikit turun pada waktu istirahat tengah hari.
Demonstrasi anti-pemerintah ini dilakukan sejak November 2013 lalu. Pemicu awalnya adalah usulan pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Amnesti. Jika itu dikabulkan, akan membuat eks Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinavatra bisa pulang ke negaranya, meski pernah dijerat kasus korupsi. Rancangan itu akhirnya ditolak, tapi massa anti UU Amnesti itu kemudian berganti menjadi massa anti-pemerintah.
REUTERS | ABDUL MANAN
Berita Terpopuler
Akil Timbun Dolar di Tembok Ruang Karaoke
Ngotot Minta Duit, Akil Nge-PING!
BBM Akil Sebut Setya Punya Urusan Bisnis di Jatim
Begini Cara Jokowi Cegah Istana Kebanjiran
Pelat Nomor Lamborghini Syahrini Palsu
Jokowi Dielukan di Mangga Dua
Urusan Makan Anas Urbaningrum Bisa Bikin Repot KPK
Siapa Penghancur Demokrat Versi Marzuki Alie?
Apa yang Mendorong Bakrie Beli Path ?
Apa Motif Lelaki Ini Melempari Anas Urbaningrum?
