Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBB: Privasi Internet Sama Pentingnya dengan HAM  

Editor

Abdul Manan

image-gnews
Navanethem Pillay. AP/Martial Trezzini
Navanethem Pillay. AP/Martial Trezzini
Iklan

TEMPO.CO, London - Kepala badan hak asasi manusia PBB Navi Pillay membandingkan kehebohan di masyarakat internasional akibat pengungkapan adanya pengawasan massal oleh badan intelijen belakangan ini dengan respons kolektif dunia yang membantu kejatuhan rezim apartheid di Afrika Selatan. 

Hal ini disampaikan Pillay dalam wawancara dengan Sir Tim Berners-Lee dalam edisi khusus program Today BBC Radio 4, yang dimuat The Guardian, Kamis, 26 Desember 2013.

Pillay telah diminta oleh PBB untuk menyiapkan sebuah laporan tentang perlindungan hak atas privasi setelah mantan analis badan keamanan nasional Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), Edward Snowden membocorkan dokumen-dokumen rahasia tentang pengumpulan data pribadi oleh badan mata-mata Inggris dan AS.

Mantan hakim pengadilan pidana internasional ini mengungkapkan pengalamannya menangani pelanggaran hak asasi manusia serius, termasuk kasus Rwanda. Keseriusan yang sama juga digunakannya dalam menangani privasi di dunia Internet. "Saya tidak membuat tingkatan HAM, " katanya. "Saya harus menjaga dan mempromosikan hak-hak semua orang."

Pillay mengatakan, rezim apartheid berakhir di Afrika Selatan terutama karena masyarakat internasional bekerja sama untuk mencelanya. "Tindakan gabungan dan kolektif dapat mengakhiri pelanggaran berat hak asasi manusia ... Pengalaman itu menginspirasi saya untuk terus dan mengatasi masalah (privasi) Internet, yang sekarang sangat mengganggu karena pengungkapan adanya praktek pengintaian yang memiliki implikasi terhadap hak asasi manusia."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PBB juga sudah bersikap jelas soal praktek pengawasan ini. Sidang Umum PBB dengan suara bulat pekan lalu mengadopsi resolusi, yang diperkenalkan oleh Jerman dan Brasil, yang menyatakan bahwa privasi setiap orang di dunia Internet harus dilindungi.

Resolusi itu juga menyeru 193 negara anggota PBB agar "meninjau prosedur, praktek, dan undang-undang mereka mengenai pengawasan komunikasi, intersepsi, dan pengumpulan data pribadi, dengan maksud untuk menjunjung tinggi hak privasi dari semua kewajiban mereka di bawah hukum HAM internasional."

Berners-Lee juga memperingatkan bahwa pengawasan secara online merusak kepercayaan pengguna Internet. Pekan lalu ia menerbitkan sebuah surat terbuka, yang ditandatangani lebih dari 100 aktivis terkemuka dan kelompok yang mengusung kebebasan berbicara, untuk memprotes intersepsi data secara rutin dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia.

GUARDIAN | ABDUL MANAN  

Iklan

PBB


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

5 jam lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan


70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

1 hari lalu

Seorang perempuan Palestina duduk diantara pakaian bekas di pasar loak mingguan di kamp pengungsian Nusseirat, Gaza, 15 Februari 2016. Permintaan untuk pakaian telah menjadi barometer bagi situasi ekonomi di Gaza. AP/Khalil Hamra
70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

ActionAid mencatat setidaknya 70 persen dari ribuan korban jiwa di Gaza adalah perempuan dan anak perempuan.


Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

2 hari lalu

Gang bendera di markas besar PBB Eropa terlihat selama Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, 11 September 2023. REUTERS/Denis Balibouse
Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

Jamaika secara resmi mengumumkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara setelah musyawarah kabinet.


Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

2 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

PBB menyerukan dilakukannya penyelidikan atas temuan ratusan mayat di dua rumah sakit di Gaza.


Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

6 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

7 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

7 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

8 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.


Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

9 hari lalu

Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

Lima orang pelapor khusus PBB menilai Iran dan Israel sama-sama melanggar hukum internasional dalam serangan berbalas baru-baru ini.


Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

9 hari lalu

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menghadiri 2nd Stakeholders Consultation Meeting, the 10th World Water Forum di Bali, Kamis, 12 Oktober 2023. (BMKG)
Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membahas masalah kesenjangan sistem peringatan dini bencana di forum UN OCean Decade di Spanyol.