TEMPO.CO, Washington - Krisis politik yang berakhir pada penutupan layanan (shutdown) pemerintah federal tak hanya dialami Amerika Serikat. Pada 1975, Australia pernah mengalami masalah yang sama. Hanya saja, solusi yang dilakukannya tak akan mungkin bisa diterapkan di Amerika Serikat saat ini, tulis Washington Post, Selasa 1 Oktober 2013 lalu.
Saat itu, Perwakilan sah Ratu Elizabeth II di Australia, Gubernur Jenderal Sir John Kerr, memberhentikan perdana menteri Australia dan menunjuk pengganti yang segera meloloskan rancangan undang-undang anggaran belanja pemerintah federal.
Australia, seperti AS, memiliki Senat dan DPR. Pada tahun 1975, keduanya dikendalikan oleh partai yang berbeda. Saat itu DPR telah meloloskan undang-undang anggaran, tetapi Senat --yang dikuasai oposisi-- menolak karena pemerintah dianggap boros saat ekonomi sedang merosot. Partai oposisi yang menguasai Senat mengatakan tak akan meloloskan undang-undang belanja itu kecuali pemerintah memenuhi permintaannya: mempercepat pemilu.
Perdana Menteri Gough Whitlam menolak tuntutan oposisi, sehingga anggaran federal pun tak bisa didanai. Pagi hari 11 November, Whitlam mengumumkan ia akan mengadakan pemilihan awal. Tapi, pemilihannya bukan untuk DPR, melainkan untuk setengah dari kursi Senat --yang dikuasai oposisi.