Inilah Wajah Khmer Merah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kaing Guek Eav Mantan petinggi Khmer Merah. eccc.gov.kh

    Kaing Guek Eav Mantan petinggi Khmer Merah. eccc.gov.kh

    TEMPO.CO, Pnom Penh - Partai Komunis Kamboja (CPK) dikenal juga dengan sebutan Khmer Merah, berkuasa di Kamboja dari April 17 April 1975 hingga Januari 1979. Pada 1976, Khmer Merah mendirikan negara demokratik Kamboja.

    Tujuan utama partai adalah mendirikan sebuah negara komunis berdasarkan pada ekonomi pertanian pedesaan dan menolak dengan tegas pasar bebas dan kapitalisme.

    Sebagaimana disampaikan Cambodia Tribunal Monitor, sebuah kelompok pemerhati hak asasi manusia, negara telah melakukan berbagai kejahatan perang dan membunuh rakyat tidak berdosa.

    Untuk mencapai tujuannya, ujar lembaga ini, mereka menghapuskan uang, pasar bebas, sekolah normal, milik pribadi, gaya pakaian asing, praktik-praktik keagamaan, dan budaya tradisional Khmer.

    Sekolah umum, pagoda, masjid, gereja, perguruan tinggi, toko-toko dan gedung-gedung pemerintah ditutup atau diubah menjadi penjara, kandang, kamp pendidikan ulang dan lumbung.

    "Tidak ada angkutan umum atau swasta, tidak ada milik pribadi, dan tidak ada hiburan non-revolusioner," demikian pernyataan lembaga monitor. Kegiatan rekreasi dibatasi. Orang-orang di seluruh negeri, termasuk para pemimpin CPK, harus memakai kostum hitam, pakaian tradisional revolusioner mereka.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Berita terpopuler lainnya:
    Soal Hercules, Kapolda: Tak Usah Gentar! 
    Diperiksa Hari Ini, Menteri Suswono Terancam

    Sahetapy Curigai Motif Pengusutan Sprindik Anas

    Siapa Jorge Bergoglio, Sri Paus yang Baru?

    SBY Bertemu Tujuh Jenderal Purnawirawan Sore Ini 

    Dana Safari PKS, Mendagri: Tanggungjawab Gubernur

    Jorge Mario Bergoglio Terpilih Sebagai Paus Baru

    Dahlan Iskan: Indonesia Terlalu Banyak Politikus


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.