Indonesia Tak Akan Buka Hubungan Diplomatik Israel

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan massa dari Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi) mengelar aksi anti-Israel di depan pendopo Lamongan, Jawa Timur, (25/11). ANTARA/SYAIFUL ARIF

    Puluhan massa dari Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi) mengelar aksi anti-Israel di depan pendopo Lamongan, Jawa Timur, (25/11). ANTARA/SYAIFUL ARIF

    TEMPO.CO, Jakarta-- Direktur Jenderal Hubungan Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib, menyatakan Indonesia tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebelum kemerdekaan Palestina yang berdaulat dan menjadi Palestina diakui sebagai negara.

    "Ini menunjukkan solidaritas, dan Indonesia mendukungan resolusi Palestina," kata Hasan usai acara peringatan Hari Solidaritas Internasional Untuk Rakyat Palestina yang digelar di Gedung Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis, 29 November 2012.

    Indonesia menjadi salah satu yang pertama kali menjadi sponsor resolusi. Dikatakan Hasan, bahkan Menteri Luar Negeri memutuskan untuk berangkat ke New York untuk menyampaikan pidato dan ikut pemungutan suara pagi nanti.

    Besok pagi waktu setempat akan ada pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, soal status Palestina. Jika banyak suara mendukung Palestina, maka status Palestina di PBB akan berubah menjadi 'non member observer state', dari yang sebelumnya 'non member observer entity'

    Dari kenaikan status tersebut, menurut Hasan, setidaknya PBB melakukan resolusi, lantaran bisa jadi status tersebut merupakan pengakuan internasional bagi Palestina sebagai suatu negara.

    MUHAMAD RIZKI

    Baca juga:
    Punya Bandara Tapi Tak Ada Jalan

    Buku Tua Jenaka Karya Ilmuwan Muslim Ditemukan

    Kabinet Thailand Selamat dari Mosi Tak Percaya

    Hermaprodit, Seorang Pria Gagal Jadi Biksu

    Turki Cabut Pelarangan Jilbab


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.