Israel Bangun Pemukiman di Palestina, PBB: Hambat Solusi 2 Negara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua orang pemuda Palestina melakukan kolaborasi saat menunjukan keahlian parkour di pelabuhan Gaza, 11 Agustus 2017. REUTERS/Mohammed Salem

    Dua orang pemuda Palestina melakukan kolaborasi saat menunjukan keahlian parkour di pelabuhan Gaza, 11 Agustus 2017. REUTERS/Mohammed Salem

    TEMPO.CO, Gaza - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengecam pembangunan permukiman baru Israel di wilayah Palestina. Aktivitas itu, jelasnya, menjadi hambatan utama mencapai solusi dua negara dan proses perdamaian dengan Palestina.

    Baca: Presiden Palestina Mahmoud Abbas Kutuk Serangan di Masjid Al-Aqsa

    "Tidak ada rencana B untuk solusi dua negara," katanya, Selasa, 29 Agustus 2017, usai mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di Kota Ramallah, Tepi Barat.

    "Solusi dua negara, mengakhiri pendudukan, menghentikan penderitaan rakyat Palestina adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan perdamaian abadi," tambah Guterres.

    Baca: Solusi Dua Negara, Palestina Siap Berdamai dengan Israel

    Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk tidak mencabut permukiman yang telah dibangun di Tepi Barat. Hal itu disampaikan hanya beberapa hari setelah utusan Gedung Putih untuk kawasan Timur Tengah mencoba memulai kembali perundingan damai dengan Palestina.

    "Kami telah kembali ke sini untuk selamanya," kata Netanyahu. "Tidak akan ada penghancuran permukiman di Tanah Israel. Permukiman tersebut tidak akan tercerabut."

    Menanggapi pernyataan Netanyahu, Guterres mengatakan kepada wartawan, Selasa, kedua belah pihak Israel dan Palestina harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merusak prospek kesepakatan damai.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.