Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Joe Biden Dukung Solusi Dua Negara untuk Perdamaian Palestina-Israel

image-gnews
Presiden AS Joe Biden bersiap untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan AS yang baru Lloyd Austin di Kantor Oval di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]
Presiden AS Joe Biden bersiap untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan AS yang baru Lloyd Austin di Kantor Oval di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duta besar AS untuk PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Selasa, pemerintahan Joe Biden mendukung Solusi Dua Negara untuk solusi perdamaian Palestina dan Israel.

Pelaksana tugas dubes AS untuk PBB, Richard Mills, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, AS akan mendesak Israel dan Palestina untuk menghindari langkah-langkah sepihak yang bisa menghambat Solusi Dua Negara seperti aneksasi wilayah, aktivitas permukiman ilegal, pembongkaran, hasutan untuk melakukan kekerasan dan memberikan kompensasi bagi individu yang dipenjara atas tindakan terorisme .

"Kami berharap akan mungkin untuk mulai bekerja perlahan-lahan membangun kompetensi di kedua sisi untuk menciptakan lingkungan di mana kami mungkin sekali lagi dapat membantu memajukan solusi," kata Mills kepada dewan beranggotakan 15 negara, dikutip dari Reuters, 27 Januari 2021.

Mills mengatakan pemerintahan Biden akan mengembalikan bantuan Palestina dan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washington.

Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, AS, 19 November 2017. [REUTERS / Yuri Gripas]

Mantan Presiden Donald Trump menutup kantor perwakilan diplomatik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington pada tahun 2018, setelah Otoritas Palestina memboikot pemerintahannya menyusul pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pada 2019, pemerintahan Trump menutup konsulat AS di Yerusalem, yang berfungsi sebagai kedutaan de-facto untuk Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza. Layanan konsulat AS di sana digabung ke kedutaan AS untuk Israel di Yerusalem dan posisi konsulat jenderal di Yerusalem dihapus.

Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris berjanji selama kampanye untuk membuka kembali kedua kantor diplomatik Palestina, tetapi mereka tidak merinci bagaimana mereka berencana untuk melakukannya.

Pembukaan kembali kantor PLO di Washington akan melanggar undang-undang Kongres yang memerintahkan penutupannya jika Palestina mengajukan gugatan terhadap Israel di ICC, yang mereka lakukan pada tahun 2017. Pembukaan kembali konsulat di Yerusalem akan memerlukan izin dari pemerintah Israel, yang enggan mengakui Tepi Barat sebagai entitas terpisah dari Israel, menurut Times of Israel.

Donald Trump juga memotong sekitar US$ 360 juta (Rp 5 triliun) dana tahunan AS untuk badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina (UNRWA).

"Kami tidak melakukan langkah-langkah ini untuk mendukung kepemimpinan Palestina," kata Mills. "Bantuan AS bermanfaat bagi jutaan orang Palestina dan membantu melestarikan lingkungan yang stabil yang bermanfaat bagi orang Palestina dan Israel."

Ivanka Trump, menyaksikan pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem, 14 Mei 2018. REUTERS/Ronen Zvulun

Mills menegaskan Washington tetap mendukung sekutunya, Israel, dan akan terus melawan bias apa pun terhadap negara itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan internasional lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, pemerintahan Biden akan terus mendesak negara-negara lain untuk menormalkan hubungan dengan Israel, namun upaya normalisasi bukan pengganti perdamaian Israel-Palestina, kata Mills.

Baca juga: Joe Biden Janjikan Bantuan ke Palestina Jika Menang Pilpres AS

Normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel tahun lalu dipandang sebagai segilintir keberhasilan kebijakan luar negeri Trump. Amerika Serikat berhasil mengupayakan normalisasi hubungan Israel dengan empat negara Arab: Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, untuk mulai menormalisasi hubungan dengan Israel.

Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya, semua wilayah direbut oleh Israel pada perang 1967. Namun, di bawah proposal perdamaian yang gagal oleh mantan Presiden Donald Trump, Washington akan mengakui permukiman Yahudi di wilayah pendudukan sebagai bagian dari Israel.

Kebijakan pemerintahan Donald Trump dianggap sebelah mata terhadap Palestina dan cenderung berpihak pada Israel. Sementara Joe Biden dan Kamala Harris telah mengkampanyekan perdamaian dua negara yang lebih adil.

Joe Biden percaya Solusi Dua Negara adalah satu-satunya jalan untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan pada Selasa.

"Joe Biden percaya bahwa Solusi Dua Negara tetap menjadi satu-satunya jalan ke depan," kata Psaki.

REUTERS | TIMES OF ISRAEL

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-usa/at-u-n-washington-assures-support-for-two-state-solution-in-middle-east-idUSKBN29V1YQ

https://www.timesofisrael.com/biden-to-reopen-palestinian-diplomatic-offices-restore-aid-says-us-envoy-to-un/

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Dunia; Palestina Hadir di Sidang Majelis Umum PBB dan ICC Selidiki Kematian Komandan Al Qassam

21 menit lalu

Suasana Sidang Umum PBB ke-76 di Markas Besar di New York, 21 September 2021. Timothy A. Clary/Pool via REUTERS
Top 3 Dunia; Palestina Hadir di Sidang Majelis Umum PBB dan ICC Selidiki Kematian Komandan Al Qassam

Top 3 dunia pada Rabu, 11 September 2024, diurutan pertama berita tentang Palestina yang pertama kali duduk dikalangan anggota Majelis Umum PBB.


Menlu Joly Tegaskan Kanada Tidak Menjual Senjata kepada Israel

3 jam lalu

Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly (kiri) menyampaikan pandangannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Jumat 14 Juli 2023. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menlu Joly Tegaskan Kanada Tidak Menjual Senjata kepada Israel

Mengikut jejak Inggris, Kanada memutuskan untuk tidak menjual senjata kepada Israel.


Mahmoud Abbas Gagal Masuk Gaza, Israel Tak Beri Izin

12 jam lalu

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato pada Sesi ke-78 Majelis Umum PBB di New York City, AS, 21 September 2023. REUTERS/Brendan McDermid
Mahmoud Abbas Gagal Masuk Gaza, Israel Tak Beri Izin

Niat Mahmoud Abbas untuk mengunjungi Gaza lewat Rafah gagal setelah Israel menolak untuk memberinya izin masuk.


Akses ke Gaza Ditolak Israel, Bagaimana Sebenarnya Otoritas ICC?

17 jam lalu

Markas Besar ICC, Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda .
Akses ke Gaza Ditolak Israel, Bagaimana Sebenarnya Otoritas ICC?

Pekerjaan ICC kerap terkendala karena negara-negara anggota yang mendanai mengancam untuk merusak penyelidikan.


Gempur Zona Aman di Gaza, Israel Tuduh Hamas Bersembunyi di al-Mawasi

17 jam lalu

Anak laki-laki Palestina melihat mobil yang terkubur setelah serangan Israel menghantam kamp tenda pengungsi di tengah konflik Israel-Hamas, di daerah Al-Mawasi di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, 10 September 2024. Warga dan petugas medis mengatakan kamp tenda di dekat Khan Younis di daerah Al-Mawasi, yang telah ditetapkan Israel sebagai zona aman kemanusiaan bagi warga Palestina. REUTERS/Mohammed Salem
Gempur Zona Aman di Gaza, Israel Tuduh Hamas Bersembunyi di al-Mawasi

Israel menyerang zona aman di Gaza Selatan hingga menciptakan kawah raksasa.


Polisi Australia Bentrok dengan Demonstran Pro-Palestina di Luar Pameran Militer Melbourne

17 jam lalu

Sejumlah Kepolisian Victoria berupaya memadamkan api selama unjuk rasa menentang Pameran Pertahanan Darat Internasional Angkatan Darat di Pusat Konvensi dan Pameran Melbourne di Melbourne, Australia, 11 September 2024. AAP/Joel Carrett via REUTERS
Polisi Australia Bentrok dengan Demonstran Pro-Palestina di Luar Pameran Militer Melbourne

Demonstran pro-Palestina dan polisi Australia bentrok di luar pameran militer di Kota Melbourne pada Rabu 11 September 2024.


Donald Trump Sebut Kamala Harris Benci Yahudi di Debat Capres AS: Israel akan Hilang

18 jam lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
Donald Trump Sebut Kamala Harris Benci Yahudi di Debat Capres AS: Israel akan Hilang

Donald Trump menyebut Israel akan hilang jika Kamala Harris terpilih sebagai presiden AS.


PBB: Konvoi Vaksinasi Polio di Gaza Dilindas Buldoser dan Ditembaki Tentara Israel Berjam-jam

19 jam lalu

Seorang bocah Palestina divaksinasi polio di pusat layanan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Deir Al-Balah di Jalur Gaza tengah, 1 September 2024. REUTERS/Ramadan Abed
PBB: Konvoi Vaksinasi Polio di Gaza Dilindas Buldoser dan Ditembaki Tentara Israel Berjam-jam

Sebuah konvoi kendaraan lapis baja PBB di Gaza dikepung dan ditahan di bawah todongan senjata pada Senin oleh pasukan Israel


Kanada Blokir Puluhan Izin Penjualan Senjata ke Israel

19 jam lalu

Sebuah tank Israel bermanuver di dekat perbatasan Israel-Gaza, di tengah konflik Israel-Hamas, di Israel, 2 Juli 2024. REUTERS/Ammar Awad
Kanada Blokir Puluhan Izin Penjualan Senjata ke Israel

Topik penjualan senjata ke Israel telah memicu proses hukum di beberapa negara di dunia, termasuk Kanada dan Inggris


Pertama Kali, Palestina Duduk di Antara Negara Anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB

20 jam lalu

Pengamat Tetap untuk Palestina, Riyad H. Mansour. Reuters
Pertama Kali, Palestina Duduk di Antara Negara Anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB

Palestina duduk di antara negara-negara anggota Majelis Umum PBB dalam sidang pada Selasa, sebuah hak baru yang diberikan meski bukan negara anggota