Dewan HAM PBB Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Flotilla  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Video penyerangan tentara Israel ke kapal Mavi Marmara yang membawa relawan pembawa bantuan kemanusiaan untuk Palestina. AP Photo/Israel Defence Force

    Video penyerangan tentara Israel ke kapal Mavi Marmara yang membawa relawan pembawa bantuan kemanusiaan untuk Palestina. AP Photo/Israel Defence Force

    TEMPO Interaktif, Jenewa -Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (2/6), memutuskan untuk membentuk tim independen pencari fakta soal pelanggaran hukum internasional terkait penyerangan Israel terhadap misi kemanusiaan untuk Gaza.

    Dalam resolusi yang diajukan Pakistan untuk Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Sudan dari kelompok Arab, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengutuk aksi Israel sebagai tindakan yang keterlaluan. Resolusi tersebut dicapai lewat pemungutan suara dengan 32 dari 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengutuk tindakan Israel.

    Sekutu Israel, Amerika Serikat, serta Italia dan Belanda merupakan anggota yang menolak resolusi tersebut. Sementara sembilan negara Eropa, Asia, dan Afrika abstain. Sedangkan 33 negara Afrika lainnya tidak ikut pemungutan suara.

    Resolusi tersebut mendesak 'penyelidikan independen penuh yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap serangan itu'. Dalam serangan tersebut, Israel menyebutkan sembilan orang di dalam kapal misi kemanusiaan terbunuh.

    Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga memutuskan untuk mengirim tim pencari fakta independen untuk menyelidiki pelanggaran hukum internasional dalam serangan tersebut. Tim tersebut akan ditujuk Presiden Dewan Hak Asasi Manusia dan diplomat Belgia, Alex Van Meeuwen. Belgia sendiri abstain dalam pemungutan suara untuk menetapkan resolusi tersebut.

    Israel mengatakan sembilan orang terbunuh ketika kapal mereka diserang militer Israel. Israel mulai membebaskan 682 aktivis pro-Palestina yang ditangkap dari misi kemanusiaan Armada Kebebasan atau Freedom Flotilla.

    Belum jelas kapan tim pencari fakta kasus tersebut dibentuk. Para diplomat memperkirakan Israel tidak akan bekerja sama dengan tim pencari fakta Dewan Hak Asasi Manusia itu.

    REUTERS| KODRAT SETIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.