Israel Segera Bangun 700 Apartemen di Jerusalem Timur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP Photo/Oded Balilty

    AP Photo/Oded Balilty

    TEMPO Interaktif, Jerusalem - Israel merencanakan membangun sedikitnya 700 apartemen baru di Yerusalem Timur, demikian pernyataan Menteri Perumahan Israel, Senin (28/12). 

    Kendati rencana tersebut mendapatkan kritik dari Amerika Serikat dan Palestina, negeri Yahudi itu tak mengindahkannya.

    Pembangunan akan dilanjutkan terus untuk menampung warga Yahudi dari berbagai wilayah.

    Hingga saat ini, Palestina tetap pada tuntutannya bahwa Jerusalem Timur merupakan ibu kota negaranya di masa depan. Sebaliknya, Israel menganggap kota tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari negerinya.

    Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, beberapa pekan lalu menyatakan pemerintahnya tidak akan melanjutkan pembangunan perumahanan bagi warga Yahudi di Tepi Barat. Hal itu diharapkan dapat melunakkan sikap Palestina untuk kembali ke meja perundingan. Tetapi kebijakan tersebut tidak ada kaitannya dengan rencana pembangunan di Jerusalem Timur.

    "Kami tentu membedakan antara Tepi Barat dengan Jerusalem Timur. Jerusalem merupakan ibu kota kami," ujar juru bicara pemerintah Mark Regev.

    Pembangunan perumahan tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Perumahan yang akan diperuntukan bagi 10 ribu warganya.

    "Kami keberatan atas kebijakan Israel melakukan aktivitasnya di daerah pendudukan. Kami berharap hal ini membuat mata Amerika Serikat dan komunitas internasional terbuka," jelas pejabat Palestina Saeb Erekat.

    Palestina menolak melanjutkan pembicaraan damai dengan Israel yang berlangsung sejak bulan lalu hingga Netanyahu menghentikan pembangunan perumahan di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.


    AP | CA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.