Suakanya Ditolak, Thailand Mulai Usir Pengungsi Hmong ke Laos

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi wanita Thailand menggendong seorang anak  pengungsi Hmong keluar dari kamp pengungsian di propinsi Phetchabun (28/12). Thailand mengirim kembali pengungsi Hmong ke Laos. AP/The Royal Thai Army

    Polisi wanita Thailand menggendong seorang anak pengungsi Hmong keluar dari kamp pengungsian di propinsi Phetchabun (28/12). Thailand mengirim kembali pengungsi Hmong ke Laos. AP/The Royal Thai Army

    TEMPO Interaktif, Khek Noi - Thailand mulai mengusir 4000 suku Hmong dari kamp pengungsian di bagian utara Provinsi Phetchabun untuk dikembalikan ke Laos, kendati dunia internasional khawatir akan keselamatan mereka. Demikian penjelasan pejabat militer setempat tanpa mau disebut identitasnya.

    pengungsi HmongThailand menjelaskan, para pengungsi tersebut adalah imigran dengan alasan ekonomi, sementara mereka beralasan sengaja kabur menuju Thailand untuk mencari suaka karena di negerinya menjadi korban kekerasan pemerintah yang berpaham komunis. Sedangkan mereka adalah pendukung Amerika Serikat ketika melakukan perang melawan Vietnam.

    Proses pengusiran berlangsung sejak pukul setengah enam pagi hari. Menurut Kolonel Thana Charuvat yang memimpin proses pengusiran ini, dia dibantu 5000 pasukan, pejabat sipil, dan relawan.

    "Mereka masuk ke kamp pengungsian pukul 05.30 pagi. Operasi pengusiran ini diharapkan selesai dalam sehari," ujarnya.

    Di kawasan itu, nampak puluhan truk militer dan bis mengangkut para pengungsi. Mereka akan dikirimkan ke desa perbatasan di tengah provinsi Bolikhamsai. Wartawan dilarang masuk dan melakukan liputan di kamp pengungsian.

    Sunai Phasuk, anggota pemerhati Hak Asasi Manusia Thailand mengatakan kepada wartawan, sinyal telepon genggamnya dikacaukan sehingga dia tak bisa melakukan komunikasi dengan pihak luar.

    AP | BBC | CA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.