TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Angkatan Darat Bangladesh berjanji untuk mendukung pemerintah sementara negara itu 'apa pun yang terjadi' untuk membantu menyelesaikan reformasi penting setelah penggulingan Perdana Menteri Sheikh Hasina, sehingga pemilihan umum dapat diselenggarakan dalam waktu 18 bulan ke depan.
Jenderal Waker-uz-Zaman dan pasukannya mundur pada awal Agustus di tengah-tengah protes yang dipimpin oleh para mahasiswa terhadap Hasina, memastikan nasib politisi veteran yang mengundurkan diri setelah 15 tahun berkuasa dan melarikan diri ke negara tetangga, India.Dalam sebuah wawancara media yang jarang terjadi, Zaman mengatakan kepada Reuters di kantornya di ibu kota Dhaka pada Senin, 23 September 2024, bahwa pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih penghargaan Nobel Muhammad Yunus mendapat dukungan penuh dan menguraikan jalur untuk membersihkan militer dari pengaruh politik.
"Saya akan berdiri di sampingnya. Apa pun yang terjadi. Sehingga dia dapat menyelesaikan misinya," kata Zaman, yang berkacamata dan mengenakan pakaian militer, tentang Yunus.
Sebagai pelopor gerakan kredit mikro global, Yunus telah berjanji untuk melakukan reformasi penting pada lembaga peradilan, kepolisian dan lembaga keuangan, membuka jalan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil di negara berpenduduk 170 juta jiwa ini.
Setelah reformasi, Zaman - yang mengambil alih jabatan panglima angkatan darat hanya beberapa minggu sebelum penggulingan Hasina - mengatakan bahwa transisi menuju demokrasi harus dilakukan antara satu hingga satu setengah tahun, namun menggarisbawahi perlunya kesabaran.
"Jika Anda bertanya kepada saya, maka saya akan mengatakan bahwa seharusnya itulah kerangka waktu di mana kita harus masuk ke dalam proses demokrasi," katanya.
Dua partai politik utama Bangladesh, Liga Awami pimpinan Hasina dan saingan beratnya, Partai Nasionalis Bangladesh, sebelumnya telah menyerukan agar pemilihan umum diselenggarakan dalam waktu tiga bulan setelah pemerintah sementara mulai menjabat pada Agustus.
Yunus, penasihat utama pemerintahan sementara, dan panglima angkatan darat bertemu setiap minggu dan memiliki "hubungan yang sangat baik", dengan militer mendukung upaya pemerintah untuk menstabilkan negara setelah periode kekacauan, kata Zaman. "Saya yakin bahwa jika kita bekerja sama, tidak ada alasan mengapa kita harus gagal," katanya.
"Saya yakin jika kita bekerja sama, tidak ada alasan untuk gagal," katanya.
Lebih dari 1.000 orang tewas dalam bentrokan kekerasan yang dimulai sebagai gerakan menentang kuota pekerjaan di sektor publik pada bulan Juli, namun kemudian meningkat menjadi pemberontakan anti-pemerintah yang lebih luas - periode paling berdarah dalam sejarah kemerdekaan negara ini.
Ketenangan telah kembali ke jalan-jalan Dhaka, sebuah kota metropolis padat yang merupakan jantung pemberontakan, tetapi beberapa bagian dari layanan sipil belum berfungsi dengan baik setelah kejatuhan dramatis pemerintahan Hasina.
Dengan sebagian besar polisi Bangladesh, yang berjumlah sekitar 190.000 personel, masih berantakan, tentara telah melangkah maju untuk melaksanakan tugas hukum dan ketertiban di seluruh negeri.
