Pertarungan di Bidang Ekonomi
Ekonomi telah muncul sebagai isu utama dalam pemilihan presiden 2024, di mana Trump berhadapan dengan Wakil Presiden Kamala Harris, kandidat dari Partai Demokrat. Hal ini terjadi ketika konsumen AS terus berjuang dengan biaya hidup, meskipun inflasi melambat selama dua tahun terakhir.
Bulan lalu, Harris meluncurkan sebuah visi ekonomi yang condong ke arah kerakyatan yang akan melarang "permainan harga" pada bahan makanan. Visi ini juga akan mendorong para pembeli rumah pertama kali, menawarkan kredit pajak anak dan menciptakan insentif pajak bagi para pembangun rumah dengan harga terjangkau.
Pada Rabu, ia juga mengatakan bahwa ia akan mengupayakan kenaikan pajak capital gain untuk orang kaya Amerika - tetapi kenaikannya akan lebih rendah daripada kenaikan serupa yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden.
Harris berencana untuk menerapkan pajak 28% untuk keuntungan investasi bagi mereka yang berada di kelompok pendapatan tertinggi, lebih rendah daripada 39,6% yang diusulkan oleh Biden. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk memperluas daya tarik Harris di kalangan orang kaya raya.
Berbicara di hadapan beberapa CEO terkemuka pada Kamis, Trump menegaskan kembali rencananya untuk memotong tarif pajak perusahaan AS menjadi 15% dari 21%, tetapi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi di dalam negeri.
Dia juga mengatakan akan membuka lahan federal untuk pembangunan rumah sebagai upaya untuk menurunkan biaya perumahan. Zona-zona perumahan baru ini akan memiliki "pajak rendah" dan "regulasi rendah", kata Trump, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa para pemilih umumnya memandang Trump lebih cocok untuk menangani ekonomi daripada Harris, meskipun pasangan ini tetap bersaing ketat dalam jajak pendapat nasional, serta survei-survei di negara-negara bagian yang menjadi medan pertarungan.
REUTERS | AL JAZEERA
Pilihan Editor: Senat AS akan Selidiki Penggunaan Semikonduktor Amerika pada Senjata Rusia
![Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani, berpose sebelum penandatanganan perjanjian Abraham Accord dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, AS, 15 September, 2020. [REUTERS / Tom Brenner]](https://statik.tempo.co/data/2020/09/19/id_968068/968068_720.jpg)
