TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara bos Telegram Pavel Durov, David-Olivier Kaminski, memprotes pemeriksaan kliennya oleh otoritas Prancis. Ia menyatakan penyelidikan terhadap Pavel Durov sangat tidak masuk akal bahwa ia harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal apa pun yang dilakukan di platform tersebut.
Seorang hakim Prancis menyatakan Pavel Durov diselidiki karena ia diduga terlibat dalam menjalankan platform daring yang memungkinkan transaksi ilegal, gambar pelecehan seksual anak, dan perdagangan narkoba. Ia juga sedang diselidiki atas dugaan pencucian uang dan penolakan untuk bekerja sama dengan otoritas kehakiman.
Durov, yang menghabiskan empat hari dalam tahanan polisi setelah penangkapannya pada hari Sabtu di bandara dekat Paris, diberikan jaminan dengan syarat dia membayar 5 juta euro atau setara US$ 5,6 juta. Ia juga diwajibkan melapor dua kali seminggu ke polisi dan tidak meninggalkan wilayah Prancis.
Penangkapannya telah memicu perdebatan tentang di mana kebebasan berbicara berakhir dan penegakan hukum dimulai, dan sejauh mana perusahaan teknologi harus bertanggung jawab atas konten media sosial. Telegram digunakan oleh hampir satu miliar orang.
"Benar-benar tidak masuk akal untuk berpikir bahwa pimpinan jaringan sosial bisa terlibat dalam tindakan kriminal yang tidak berkaitan dengannya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata pengacara David-Olivier Kaminski, yang mewakili Durov di Prancis. Komentarnya kepada wartawan itu dimuat oleh beberapa media lokal. "Telegram sepenuhnya mematuhi peraturan Eropa tentang digital," katanya.
Pavel Durov diselidiki secara formal di Prancis dan tidak menyiratkan bersalah atau harus diadili. Hakim menganggap ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan. Penyelidikan dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum diajukan ke pengadilan atau ditangguhkan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang dikenal sebagai pengguna aktif Telegram, mengatakan bahwa penangkapan Durov sama sekali bukan keputusan politik. Ia mengatakan bahwa penyelidikan telah diputuskan oleh otoritas kehakiman, bukan oleh pemerintah.
Macron makan siang dengan Pavel Durov pada tahun 2018 sebagai bagian dari serangkaian pertemuan dengan pengusaha teknologi, kata sumber yang dekat dengan presiden. Pavel Durov diberikan kewarganegaraan Prancis pada tahun 2021.
REUTERS
Pilihan editor: Rusia Kecam Usulan Ben-Gvir Bangun Sinagog di Masjid Al Aqsa: Berbahaya
