TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri Srettha Thavisin atas pelanggaran etika yang “berat”, dalam sebuah putusan pada Rabu, 14 Agustus 2024. Putusan tersebut menyatakan Srettha tidak memiliki integritas untuk menduduki jabatan perdana menteri karena mengangkat seorang menteri yang pernah menjalani hukuman penjara.
Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi memberikan suara 5 banding 4 untuk segera mencopot Srettha dari jabatannya, dan kabinetnya berubah menjadi kabinet sementara sambil menunggu pengangkatan perdana menteri baru.
“Pengadilan telah memutuskan dengan suara 5-4 bahwa terdakwa diberhentikan sebagai perdana menteri karena kurangnya kejujurannya,” kata para hakim, seperti dikutip oleh Reuters.
Mahkamah Konstitusi mengadili kasus Srettha atas petisi dari sekelompok 40 senator yang menuduh Srettha melanggar standar etik. Dalam putusannya, majelis hakim mengatakan Srettha jelas menunjukkan kurangnya integritas ketika ia memutuskan untuk menunjuk Pichit Cheunban sebagai menteri Kantor PM dalam perombakan kabinetnya pada 27 April lalu.
Penunjukan tersebut dilakukan Srettha meski mengetahui Pichit telah didiskualifikasi untuk jabatan tersebut karena ia tidak jujur dan telah dipenjara pada 2008 silam atas dugaan berusaha menyuap pejabat Mahkamah Agung. Keluarnya Srettha setelah kurang dari setahun berkuasa berarti parlemen harus bersidang untuk memilih perdana menteri baru, ketika Thailand menghadapi ketidakpastian usai dirundung selama dua dekade dengan kudeta dan putusan pengadilan yang telah menjatuhkan banyak pemerintahan dan partai politik.
Srettha, seorang taipan real estat, menjadi perdana menteri Thailand keempat dalam 16 tahun terakhir yang dicopot dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Pekan lalu, pengadilan yang sama membubarkan Partai Move Forward (MFP) setelah memutuskan bahwa kampanye partai tersebut untuk merombak undang-undang anti-penghinaan terhadap kerajaan berisiko merusak monarki konstitusional.
Media setempat melansir bahwa putusan untuk mencopot Srettha telah menimbulkan gejolak di sektor swasta, di tengah berbagai masalah ekonomi yang dihadapi negara tersebut. Thailand belakangan ini dilanda ekspor dan belanja konsumen yang lemah, utang rumah tangga yang sangat tinggi, dan lebih dari satu juta usaha kecil tidak dapat mengakses pinjaman.
Kriangkrai Thiennukul, ketua Federasi Industri Thailand (FTI), mencatat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mengejutkan para investor dan memaksa mereka untuk menunda investasi.
“Ini adalah periode kritis. Bagi investor, stabilitas politik adalah yang terpenting. Kami membutuhkan pemerintahan yang stabil dan konsisten. Seringnya perubahan dalam partai politik telah mengganggu kesinambungan kebijakan pemerintah, yang menyebabkan kurangnya konsistensi,” kata Kriangkrai, seperti dikutip Nation Thailand. Ia mengakui investasi telah tertunda selama lebih dari 80 hari sejak kasus tersebut dimulai, dengan para pemangku kepentingan menunggu untuk melihat bagaimana situasi berkembang.
NATION THAILAND | REUTERS
Pilihan editor: Utusan Cina Bertemu Pemimpin Junta Myanmar, Bahas Bentrokan di Perbatasan
