TEMPO.CO, Jakarta - Prancis berpotensi menghadapi kebuntuan politik setelah pemilu parlemen putaran kedua pada Minggu, 7 Juli 2024, yang mengakibatkna parlemenya ‘menggantung’. Aliansi sayap kiri secara mengejutkan berada di posisi teratas, namun belum ada satu kelompok pun yang memenangkan suara mayoritas.
Para pemilih memberikan kemunduran besar pada Partai National Rally pimpinan Marine Le Pen, di mana hasil sejumlah survei memperlihatkan Partai National Rally diprediksi akan memenangkan pemilu parlemen Prancis putaran kedua, namun kenyataannya partai itu harus puas diposisi ketiga. Hasil pemilu pada hari Minggu kemarin juga menjadi pukulan bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menyerukan pemilu dini agar bisa mengklarifikasi tatanan politik Prancis setelah pasangannya dikalahkan Partai National Rally dalam pemilu parlemen Eropa bulan lalu.
Pemilu parlemen Prancis putaran kedua pada 7 Juli 2024, berakhir dengan fragmentasi bagi partainya Presiden Macron, yang bisa melemahkan peran Prancis di Uni Eropa dan sektor luar negeri lainnya. Kondisi ini juga menyulitkan siapapun (yang berkuasa di Prancis nanti) saat mau mendorong agenda dalam negeri.
Pemilu hari Minggu kemarin bakal membuat parlemen Prancis terbelah dalam tiga kelompok yakni sayap kiri, tengah dan sayap kanan. Seluruh kelompok itu memiliki platform yang sangat berbeda dan tidak ada tradisi di politik Prancis bagi kelompok-kelompok itu untuk bekerja sama. Apa yang akan terjadi ke depan dalam politik Prancis masih belum jelas.
“Keinginan rakyat harus dihormati dengan sungguh-sungguh. Presiden harus mau menggandeng New Popular Front untuk memerintah,” kata pemimpin sayap kiri Jean-Luc Melenchon.
Aliansi sayap kiri Prancis yang bernama New Popular Front memiliki misi menetapkan batas harga sembako seperti makanan dan bahan bakar, menaikkan UMR menjadi minimal 1.600 euro (Rp28 juta) per bulan, menaikkan gaji PNS dan memberlakukan pajak bagi kalangan orang kaya Prancis.
Sumber: Reuters
Pilihan editor: PN Bandung Bebaskan Pegi Setiawan, Penetapan Tersangka Dinilai Tidak Sah
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
