Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Komunis China Pecat Dua Mantan Menhan karena Korupsi

Reporter

image-gnews
Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu menghadiri Dialog IISS Shangri-La ke-20 di Singapura, 2 Juni 2023. REUTERS/Caroline Chia
Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu menghadiri Dialog IISS Shangri-La ke-20 di Singapura, 2 Juni 2023. REUTERS/Caroline Chia
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPartai Komunis China pada Kamis 27 Juni 2024 memecat mantan menteri pertahanan Li Shangfu dan pendahulunya Wei Fenghe karena “pelanggaran disiplin yang serius”. Ini sebuah eufemisme untuk korupsi, kantor berita negara Xinhua melaporkan.

Li dicurigai menerima “sejumlah besar uang” dalam bentuk suap serta menyuap orang lain, dan penyelidikan menemukan bahwa dia “tidak memenuhi tanggung jawab politik” dan “mencari keuntungan personel untuk dirinya sendiri dan orang lain,” kata laporan itu, mengutip pernyataan Komite Sentral Partai Komunis yang memerintahkan penyelidikan.

“Sebagai kader senior partai dan tentara, Li Shangfu mengkhianati misi awalnya… mengkhianati kepercayaan Komite Sentral Partai dan Komisi Militer Pusat… dan menyebabkan kerusakan besar pada partai dan pertahanan nasional,” kata laporan itu.

Reuters secara eksklusif melaporkan tahun lalu bahwa Li sedang diselidiki atas dugaan korupsi dalam pengadaan militer.

Dia secara misterius digulingkan dari jabatan menteri pertahanan tanpa penjelasan pada Oktober lalu, setelah menghilang selama dua bulan.

Ini adalah pertama kalinya China secara eksplisit mengkonfirmasi bahwa Li sedang diselidiki, serta rincian sifat kejahatannya.

Militer China telah melakukan pembersihan besar-besaran dalam upaya antikorupsi sejak tahun lalu, dengan sebelas jenderal PLA dan segelintir eksekutif industri pertahanan dirgantara dicopot dari badan legislatif nasional hingga saat ini.

Wei Fenghe, pendahulu Li, menghilang dari pandangan publik sejak ia digantikan pada Maret lalu saat perombakan kabinet direncanakan. Wei adalah kepala Pasukan Roket strategis Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dari 2015-2017.

Presiden Xi Jinping, yang juga merupakan panglima tertinggi militer, menunjuk kepala dan komisaris politik baru Pasukan Roket pada Juli lalu, dalam perombakan besar-besaran pada unit yang mengawasi rudal konvensional dan nuklir China.

Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghe memberi hormat setelah berpidato di Forum Xiangshan di Beijing, Tiongkok, 25 Oktober 2018. REUTERS/Thomas Peter

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Investigasi yang diluncurkan terhadap Wei pada September lalu menemukan bahwa dia telah menerima suap “sejumlah besar uang dan barang berharga” dan “membantu orang lain mendapatkan keuntungan yang tidak pantas dalam pengaturan personel,” lapor Xinhua, menambahkan bahwa tindakannya “sangat serius, dengan dampak yang sangat merugikan dan kerugian yang luar biasa.”

Kedua pejabat tersebut juga ditemukan melakukan pelanggaran lain yang tidak disebutkan secara spesifik, kata laporan tersebut tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Keputusan untuk mencabut keanggotaan partai Li dan Wei disetujui oleh Politbiro yang beranggotakan tujuh orang, puncak kekuasaan Partai Komunis, pada Kamis. Politbiro juga melimpahkan kedua kasus mereka ke jaksa militer.

Keputusan tersebut akan dikonfirmasikan pada Sidang Pleno Ketiga partai tersebut yang akan diadakan pada 15-18 Juli, ketika pemecatan dari Komite Sentral akan diumumkan secara resmi. Mantan menteri luar negeri yang digulingkan, Qin Gang, masih tetap menjadi anggota Komite Sentral.

Pekan lalu, Xi mengatakan bahwa PLA menghadapi masalah politik yang “mendalam” dan berjanji “tidak boleh ada tempat persembunyian” bagi pejabat korup.

Li juga dicopot dari keanggotaannya di badan legislatif nasional, tambah Xinhua, setelah dicopot dari Komisi Militer Pusat, badan militer tertinggi China, awal tahun ini. Wei juga dicopot dari badan legislatif.

Pilihan Editor: Cina Akhirnya Pecat Menteri Pertahanan Li Shangfu

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ICW Ungkap Banyak Anggota DPR yang Terlibat Korupsi Berlatar Belakang Pebisnis

3 jam lalu

Suasana pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
ICW Ungkap Banyak Anggota DPR yang Terlibat Korupsi Berlatar Belakang Pebisnis

ICW mengatakan, anggota DPR yang terafiliasi dengan swasta atau pebisnis memiliki korelasi kuat terhadap produk undang-undang yang dihasilkan.


Eks Menteri Singapura yang Nebeng Jet Pribadi Dihukum 12 Bulan Penjara

22 jam lalu

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura S. Iswaran. REUTERS/Edgar Su
Eks Menteri Singapura yang Nebeng Jet Pribadi Dihukum 12 Bulan Penjara

Eks Menteri Singapura dihukum 12 bulan penjara karena nebeng jet pribadi.


Penyidik KPK Periksa 4 Saksi Dugaan Korupsi di Pemerintah Kota Bandung

23 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. KPK menyatakan tengah melakukan penelaahan laporan pengaduan masyarakat di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh putra Presiden RI, Jokowi, Kaesang Pangarep, berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650, sedangkan di Direktorat Gratifikasi KPK tengah mengumpulkan bahan terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh Walikota Medan Bobby Nasution dan istri Kahiyang Ayu. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 4 Saksi Dugaan Korupsi di Pemerintah Kota Bandung

Keempat saksi diperiksa penyidik KPK perihal sejumlah paket pekerjaan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung serta peran mereka.


Terkini: Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Apindo Cemas vs Pemerintah Tenang-tenang Saja, Program Kartu Prakerja Diharapkan Tetap Berlanjut di Era Prabowo

23 jam lalu

Aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2020. Deflasi Juli 2020 membuat inflasi selama Januari hingga Juli (year to date/ytd) sebesar 0,98 persen dan 1,54 persen secara tahunan. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Apindo Cemas vs Pemerintah Tenang-tenang Saja, Program Kartu Prakerja Diharapkan Tetap Berlanjut di Era Prabowo

Kemenko Perekonomian mengatakan deflasi yang sudah berlangsung selama lima bulan berturut-turut tidak berkaitan dengan pelemahan daya beli.


Dianggap akan Mengancam UMKM Indonesia, Apa Itu Aplikasi Belanja Online Temu?

1 hari lalu

Logo Temu (temu.com)
Dianggap akan Mengancam UMKM Indonesia, Apa Itu Aplikasi Belanja Online Temu?

Temu menawarkan berbagai produk dengan harga yang sangat murah karena menggunakan model bisnis Factory to Consumer (F2C).


KPK Berharap Anggota DPR Baru Prioritaskan RUU Perampasan Aset yang Tak Tuntas Sejak 2012

1 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Berharap Anggota DPR Baru Prioritaskan RUU Perampasan Aset yang Tak Tuntas Sejak 2012

KPK berharap para anggota DPR baru bisa prioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset. Begini penjelasan tentang RUU Perampasan Aset.


Mengenal Iron Dome Israel, Perisai Antirudal yang Cegat Ribuan Roket

2 hari lalu

Sistem antirudal Iron Dome milik Israel beroperasi untuk melakukan intersepsi saat roket diluncurkan dari Lebanon menuju Israel, yang terlihat dari Haifa, Israel, 23 September 2024. REUTERS/Ronen Zvulun
Mengenal Iron Dome Israel, Perisai Antirudal yang Cegat Ribuan Roket

Iron Dome Israel dikenal mampu mencegat ribuan roket yang ditujukan ke negara ini. Bagaimana cara kerjanya?


KPK Periksa 2 Saksi dari Sarana Jaya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah di Rorotan

2 hari lalu

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur memberikan keterangan pers penahanan tersangka kasus dugaan korupsi di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. KPK menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada periode 2019-2020 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp233 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi dari Sarana Jaya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah DP nol rupiah oleh Sarana Jaya ini, KPK menduga terdapat kerugian negara/daerah Rp223 miliar.


KY Surati MA Soal PK Mardani Maming, Pemantauan Persidangan

2 hari lalu

Pada 27 Juli 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Mardani Maming. Salah satu pertimbangan hakim menolak permohonan, karena Maming masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK. Menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, seorang DPO tidak dapat mengajukan praperadilan atas kasusnya. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
KY Surati MA Soal PK Mardani Maming, Pemantauan Persidangan

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam putusan PK Mardani Maming, KY akan turunkan tim investigasi


Modus TPPU dalam Kasus Korupsi Duta Palma yang Ditangani Kejaksaan Agung

3 hari lalu

Terdakwa Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2023. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Surya Darmadi, pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp.1 miliar Subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp.39,7 triliun, dinilai terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2,64 triliun dalam tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. TEMPO/Imam Sukamto
Modus TPPU dalam Kasus Korupsi Duta Palma yang Ditangani Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung membeberkan modus korupsi kasus Duta Palma Grup diiringi dengan TPPU yang melibatkan perusahaan dalam grup bisnis milik Surya Darmadi.