TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Taiwan menaikkan peringatan perjalanannya ke China pada Kamis 27 Juni 2024. Taipei mengatakan kepada warganya untuk tidak pergi kecuali benar-benar diperlukan, menyusul ancaman dari Beijing pekan lalu untuk mengeksekusi mereka yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan Taiwan yang “keras kepala”.
Liang Wen-chieh, juru bicara Dewan Urusan Daratan Taiwan, mengatakan kepada wartawan bahwa peringatan perjalanan yang dikeluarkan juga berlaku di kota-kota Hong Kong dan Makau yang dikelola China.
China, yang memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis sebagai wilayahnya sendiri, tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Presiden Lai Ching-te. Beijing menilainya sebagai tokoh “separatis”. China bahkan menggelar latihan perang selama dua hari setelah ia menjabat bulan lalu.
Pekan lalu, ketika mengumumkan pedoman hukum baru, China mengancam akan mengeksekusi mati kelompok separatis kemerdekaan Taiwan dalam kasus-kasus ekstrim. Ini semakin meningkatkan ketegangan yang mengundang kecaman dari Lai dan pemerintahannya, serta Amerika Serikat.
Liang, yang menyampaikan pengumuman tersebut pada konferensi pers rutin di Taipei, mengatakan bahwa pedoman tersebut merupakan ancaman serius terhadap keselamatan warga Taiwan yang mengunjungi China, selain tindakan lain yang telah diambil Beijing untuk memperkuat undang-undang keamanan nasionalnya.
“Jika tidak perlu pergi, maka jangan pergi,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal ini tidak berarti larangan berkunjung, melainkan tentang melindungi masyarakat Taiwan dan mengingatkan mereka akan risikonya, bukan sebagai “tindakan penanggulangan”.
Kantor Urusan Taiwan China tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Pada Rabu, ketika ditanya tentang kekhawatiran bahwa pedoman tersebut dapat menimbulkan ketakutan bagi rakyat Taiwan dan tidak membantu memperbaiki hubungan, kantor tersebut mengatakan bahwa pedoman tersebut hanya ditujukan pada sejumlah kecil “kata-kata dan tindakan jahat para pelaku kemerdekaan”.
China telah berjanji untuk mengejar orang-orang yang dianggap sebagai separatis Taiwan di mana pun mereka berada. Meskipun pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan dan tidak jelas bagaimana Beijing dapat berupaya untuk menegakkan keputusan apa pun di luar perbatasannya.
Mengenai apakah China dapat berupaya mengekstradisi warga Taiwan ke luar negeri yang dituduh melakukan separatisme, Liang mengatakan bahwa separatisme adalah kejahatan politik dan dalam kasus ini khusus untuk Chinak, dan bahwa negara-negara maju tidak akan bekerja sama dalam permintaan semacam itu.
“Kami tidak bisa mengesampingkan negara-negara tertentu akan bekerja sama,” tambahnya, tanpa menyebutkan nama negara mana pun.
Presiden Lai telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China tetapi ditolak. Dia menolak klaim kedaulatan Beijing dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka.
Pilihan Editor: Taiwan Deteksi 41 Pesawat Militer Cina di Sekitar Pulau
REUTERS
