TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Pakistan yang baru dibentuk memilih Shehbaz Sharif pada Minggu, 3 Maret 2024, sebagai perdana menteri untuk kedua kalinya, tiga minggu setelah pemilu nasional yang tidak menentu menyebabkan penundaan dalam pembentukan pemerintahan koalisi.
Dia mengalahkan Omar Ayub, kandidat yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara, yang memperoleh 92 suara. Sharif kembali kepada jabatannya yang ia pegang hingga Agustus ketika parlemen dibubarkan menjelang pemilu dan pemerintahan sementara mengambil alih. Tidak ada satu partai pun yang memperoleh cukup kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri.
“Shehbaz Sharif dinyatakan terpilih sebagai perdana menteri Republik Islam Pakistan,” kata Ketua Majelis Nasional Ayaz Sadiq, setelah mengumumkan Sharif telah memperoleh 201 suara, di atas 169 suara yang dibutuhkan di DPR.
Deklarasi tersebut mendapat protes keras dari partai Dewan Sunni Ittehad (SIC) yang didukung oleh Khan. Para anggota parlemen menyerukan pembebasan Khan dan meneriakkan slogan-slogan yang menuduh Sharif meraih kekuasaan melalui kecurangan pemilu.
Dalam pidatonya, Sharif menyinggung sejumlah topik, termasuk perlunya reformasi ekonomi serta hubungan internasional, namun tidak mengumumkan perubahan pasti dalam kebijakan.
“Pekerjaan ini sulit namun bukan tidak mungkin,” katanya mengenai upaya untuk mengeluarkan Pakistan dari berbagai krisis.
Ia mengundang oposisi untuk membicarakan rekonsiliasi perbedaan politik dan kebijakan.
SIC terus melakukan protes sepanjang pidato Sharif, mengangkat poster bergambar Khan dan meneriakkan "pencuri mandat".
Pemilu pada 8 Februari dirusak oleh penutupan internet seluler, penangkapan dan kekerasan yang terjadi, dan penundaan hasil pemilu yang luar biasa memicu tuduhan bahwa pemilu tersebut dicurangi.
Sharif, 72, adalah adik dari perdana menteri Pakistan tiga kali, Nawaz Sharif, yang mempelopori kampanye pemilu partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N).
Kandidat yang didukung oleh Khan memperoleh kursi terbanyak tetapi PML-N dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) setuju untuk membentuk pemerintahan koalisi, yang memungkinkan Shehbaz Sharif terpilih sebagai perdana menteri ketika saudaranya mengundurkan diri.
“Ini bukan pertama kalinya Shehbaz Sharif menjadi Perdana Menteri Pakistan tanpa benar-benar terpilih. Namun kali ini bangsa ini tidak mengizinkan dia lolos dengan mencuri mandat mereka. Ini hanya akan membuat Pakistan mendorong lebih jauh ke dalam krisis ekonomi, menyebabkan kemerosotan lebih jauh sebagai sebuah bangsa," kata pembantu dekat Khan, Zulfikar Bukhari kepada Reuters.
Pada masa jabatan sebelumnya, pemerintahan Sharif mampu menegosiasikan kesepakatan Dana Moneter Internasional (IMF) yang sangat penting, namun prosesnya terperosok ke dalam berbagai tantangan, dan langkah-langkah yang disyaratkan oleh kesepakatan tersebut - yang akan berakhir pada April - telah berkontribusi pada kenaikan harga-harga dan menambah tekanan pada rumah tangga-rumah tangga miskin dan menengah.
Pemerintahan baru harus segera memulai pembicaraan dengan IMF mengenai perjanjian berikutnya guna menopang perekonomian negara dan juga mengatasi ketidakpuasan yang semakin besar atas kemiskinan yang semakin parah.
Pemerintah juga harus bergulat dengan tantangan yang terus berlanjut dari para pendukung Khan.
REUTERS
Pilihan Editor: Sergei Lavrov Curiga Israel sedang Pembersihan Etnis di Gaza
