TEMPO.CO, Jakarta - Junta Myanmar mengumumkan wajib militer bagi semua warga sipil baik perempuan maupun laki-laki yang berlaku mulai Sabtu, 10 Februari 2024. Pengumuman ini disampaikan lewat media milik Pemerintah Myanmar ketika junta tengah kesulitan membendung perlawanan pasukan pemberontak bersenjata di beberapa bagian Myanmar.
Dalam pengumumannya disebutkan, semua laki-laki berusia 18 – 25 tahun dan perempuan berusia 18 – 27 tahun wajib mengabdi hingga dua tahun, sementara warga yang berprofesi spesialis seperti dokter dengan usia hingga 45 tahun harus mengabdi selama tiga tahun. Pengabdian dapat diperpanjang hingga total lima tahun dalam keadaan darurat yang sedang berlangsung.
“Kewajiban untuk menjaga dan membela negara tidak hanya diberikan kepada para prajurit tetapi juga kepada semua warga negara. Jadi saya ingin memberitahu semua orang untuk dengan bangga mengikuti undang-undang dinas militer rakyat ini,” kata juru bicara junta Zaw Min Tun.
Undang-undang yang mengatur wajib militer diperkenalkan pada 2010, tetapi belum ditegakkan sampai sekarang. Beleid tersebut berjudul UU Dinas Militer Rakyat yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 27 Tahun 2010 di bawah Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara –nama resmi pemerintahan militer Myanmar – pada 4 November 2010.
Menurut undang-undang itu, mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut akan menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun. Sedangkan surat kabar milik pemerintah Global New Light of Myanmar mewartakan Kementerian Pertahanan Myanmar akan mengeluarkan peraturan, prosedur, pemberitahuan, perintah dan arahan yang diperlukan. Media yang diterbitkan oleh Kementerian Informasi Myanmar itu tidak menyebutkan tanggal spesifik.
Myanmar sedang berada di bawah kudeta junta militer atau Tatmadaw sejak Februari 2021. Junta merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menghancurkan satu dekade demokrasi dan reformasi di negara tersebut.
Kemarahan atas tindakan keras militer pun memicu gerakan perlawanan dan intensifikasi pertempuran dengan kelompok pemberontak etnis minoritas dan sekutu pejuang pro-demokrasi. Aliansi tiga kelompok pemberontak etnis minoritas telah melancarkan serangan terkoordinasi sejak Oktober 2023 terhadap pos-pos junta militer di negara bagian Shan yang berbatasan dengan Cina, juga di Rakhine bagian barat. Ini merupakan tantangan terbesar yang dihadapi junta sejak pertama kali mengambil alih kekuasaan di bekas jajahan Inggris tersebut pada 1962.
REUTERS | GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR
Pilihan editor: Presiden Hongaria Mundur setalah Ampuni Terpidana Pelecehan Anak-anak, Ini Kasusnya
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
