TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan sejumlah negara donor yang menghentikan pendanaan bagi badan PBB untuk Palestina UNRWA gara-gara sejumlah stafnya ditengarai membantu gerakan Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023, akan makin mempersulit kehidupan warga sipil di Gaza.
“Para donor, jangan membuat anak-anak kelaparan karena dosa yang dilakukan beberapa pekerja bantuan,” kata Jan Egeland, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia.
Seorang pakar hak atas pangan yang ditunjuk PBB, Michael Fakhri, memperingatkan bahwa pemotongan dana berarti kelaparan kini “tidak dapat dihindari” di Gaza.
Bahkan sebelum konflik, UNRWA berjuang untuk mendapatkan pendanaan dan memperingatkan bahwa lembaga itu berada di ambang kehancuran. Banyak dari 13.000 stafnya adalah pengungsi dan setidaknya 150 orang telah terbunuh sejak konflik Israel-Hamas dimulai.
Warga Palestina menyatakan kemarahannya atas pemotongan dana tersebut.
“Dulu kami mengatakan Israel melancarkan perang kelaparan terhadap kami bersamaan dengan perang penghancurannya. Sekarang negara-negara yang menangguhkan bantuan kepada UNRWA menyatakan diri mereka sebagai mitra dalam perang ini, dan hukuman kolektif,” kata Yamen Hamad, yang tinggal di sebuah sekolah yang dikelola UNRWA di Deir Al-Balah di Jalur Gaza tengah, setelah meninggalkan Gaza utara.
“UNRWA adalah penyelamat kami, siapa yang akan memberi kami makanan dan minuman setelah perang? Semoga Allah membantu masyarakat, apa yang bisa saya katakan,” kata pria lain, Raed Shaheen, yang berdiri di samping gerobak berisi selimut dan tas di luar kota selatan Khan Younis.
Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan dia “terkejut” dengan tindakan penghentian pendanaan UNRWA dan mengatakan hal itu akan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi warga Palestina. Kementerian Luar Negeri Turki juga mendesak negara-negara yang telah menghentikan pendanaan untuk mempertimbangkan kembali langkah mereka.
Peran UNRWA telah lama dikritik oleh Israel yang menuduh mereka telah mendukung Hamas selama bertahun-tahun, namun tuduhan tersebut dibantah oleh badan tersebut.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menuduh Israel memimpin upaya penindasan terhadap badan tersebut. “Kampanye ini bertujuan untuk menghilangkan masalah pengungsi Palestina,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan tuduhan Israel terhadap UNRWA merupakan tantangan terhadap keputusan Mahkamah Internasional pada hari Jumat yang memerintahkan Israel mencegah tindakan genosida di Gaza.
Belum ada tanda-tanda negara-negara akan mengindahkan seruan PBB untuk mengembalikan bantuan. Namun Norwegia dan Irlandia mengatakan mereka akan terus mendanai badan tersebut. Adapun negara yang menghentikan pendanaan adalah Inggris, Italia, Finlandi, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.
“Meskipun saya mempunyai keprihatinan yang sama atas tuduhan yang sangat serius terhadap beberapa staf UNRWA, Norwegia telah memutuskan untuk melanjutkan pendanaannya. UNRWA adalah penyelamat bagi jutaan orang yang berada dalam kesulitan besar di Gaza dan juga di kawasan yang lebih luas,” kata Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide di X, sebelumnya Twitter.
Israel sangat kritis terhadap PBB dan khususnya Sekjen PBB Antonio Guterres sejak awal perang.
Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Eli Cohen, mengatakan pada 14 November 2023 bahwa Guterres tidak cocok untuk memimpin organisasi tersebut, dan mengatakan bahwa dia belum berbuat cukup banyak untuk mengecam Hamas dan terlalu dekat dengan Iran.
UNRWA didirikan untuk membantu pengungsi perang saat berdirinya Israel pada tahun 1948 dan memberikan layanan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada mereka di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah dan Lebanon.
REUTERS
Pilihan Editor Pertama dalam Tiga Tahun, Pejabat Junta Myanmar Hadiri Pertemuan ASEAN di Laos
