Perang Tak Akan Berhenti
Perwakilan dari partai Religius Zionis, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, memberikan suara mendukung gencatan senjata setelah menyatakan skeptisisme.
Dalam sebuah postingan di media sosial, Menteri Pemukiman dan Misi Nasional Orit Strock mengatakan bahwa dia telah menyetujui proposal tersebut “walaupun saya sebenarnya tidak berencana untuk melakukannya” setelah “meninjau secara mendetail, [dan] pertanyaan dijawab secara menyeluruh”.
Israel telah berjanji untuk melenyapkan Hamas, namun menghadapi pengawasan yang semakin ketat atas tindakan mereka di Gaza yang menurut para kritikus merupakan hukuman yang tidak pandang bulu terhadap penduduk wilayah kantong yang terkepung tersebut.
Netanyahu telah menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak berarti perang akan berhenti, dan berjanji bahwa militer Israel akan terus melanjutkan perang setelah jeda pertempuran.
Israel telah memutus akses terhadap makanan, bahan bakar, dan listrik bagi lebih dari 2,3 juta penduduk Gaza dan memusnahkan seluruh lingkungan dalam serangan yang menurut pihak berwenang Palestina telah menewaskan lebih dari 14.000 orang, dan lebih dari 5.600 di antaranya adalah anak-anak.
Ketika kondisi di Gaza mencapai titik puncaknya, tekanan meningkat untuk menghentikan pertempuran guna memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza yang terkepung.
Beberapa warga Israel, termasuk mereka yang kehilangan orang yang dicintai atau terus menunggu kepulangan mereka setelah diculik dalam serangan tersebut, juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan kembalinya para sandera.
“Orang-orang tidak diculik di luar negeri. Mereka diculik di sini, di Israel, dari tempat tidur mereka,” kata Menteri Kerja Sama Regional David Amsalem, anggota Partai Likud sayap kanan Netanyahu. “Kegagalan besar terjadi di sini. Oleh karena itu, kita harus membawa mereka kembali.”
Pengadilan tinggi Israel pada Rabu menolak petisi Asosiasi Korban Teror Almagor yang mengatakan kesepakatan itu akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara, menurut laporan media Israel.
Petisi tersebut berpendapat bahwa melepaskan beberapa tawanan, namun tidak semua, melanggar hak atas kesetaraan, menurut The Times of Israel. Mereka menyerukan penundaan implementasi perjanjian tersebut sampai pemerintah dapat membuktikan bahwa gencatan senjata tidak membahayakan nyawa warga Israel.
Periode 24 jam di mana masyarakat Israel dapat mengajukan keberatan hukum terhadap kesepakatan yang disetujui pemerintah telah dimulai pada Selasa.
AL JAZEERA
Pilihan Editor: Kejutan Pemilu Belanda, Partai Anti-Islam Menang Suara Terbanyak