TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Partai Buruh Australia akan meluangkan waktu untuk merencanakan cara melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat adat di negara tersebut, kata Perdana Menteri Anthony Albanese menyusul kegagalan referendum untuk mengakui mereka dalam konstitusi.
Sekitar 61% warga Australia pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023, menolak referendum mengenai apakah akan mengubah konstitusi untuk mengakui masyarakat Aborigin dan Pulau Selat Torres melalui badan penasehat Masyarakat Adat "Suara untuk Parlemen".
Albanese mengatakan pada hari Selasa, 17 Oktober 2023, bahwa pemerintahnya akan menemukan cara baru untuk menanggapi Uluru Statement from the Heart, sebuah dokumen tahun 2017 yang dibuat oleh para pemimpin Masyarakat Adat yang telah mengusulkan Suara untuk Parlemen sebagai bagian dari rencana rekonsiliasi Australia yang lebih luas.
Namun, ia mengatakan pemerintahnya akan meluangkan waktu untuk merumuskan respons secara hati-hati, mendengarkan pendapat penduduk asli di negara tersebut, dan akan menghormati minggu hening yang diserukan oleh para pemimpin masyarakat adat menyusul hasil tersebut.
“Pernyataan Uluru dari Hati dikembangkan selama beberapa dekade. Harapan bahwa langkah selanjutnya harus dikembangkan dalam beberapa hari, tidaklah terhormat,” katanya di parlemen.
“Kita harus menemukan jalan baru. Dan kami akan melakukannya dengan cara yang konstruktif dan penuh pertimbangan.”
Albanese menyampaikan pernyataannya dalam serangkaian perdebatan sengit dengan anggota oposisi selama sesi tanya jawab di parlemen ketika mereka bertanya kepada pemerintah apakah pemerintah akan mengubah taktik setelah referendum gagal.
Partai Liberal yang berhaluan kanan-tengah menentang Voice, dan pemimpinnya Peter Dutton mengatakan pemungutan suara tersebut memecah belah bangsa.
Wakil Perdana Menteri Richard Marles mengatakan pemerintah akan mencari cara lain untuk "menutup kesenjangan", mengacu pada upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Pribumi di negara tersebut yang merupakan 3,8% dari populasi tetapi menderita kemiskinan dan tingkat bunuh diri yang sangat tinggi, serta kekerasan dalam rumah tangga dan pemenjaraan.
“Upaya untuk menutup kesenjangan tidak lagi dapat dicapai melalui reformasi konstitusi, namun kami berkomitmen penuh terhadap proses rekonsiliasi dan kami sangat berkomitmen pada proses untuk menutup kesenjangan tersebut,” kata Marles.
REUTERS
Pilihan Editor MER-C Berjibaku Tangani Korban Hamas Vs Israel di Gaza, Ini Profil Tim Medis Asal Indonesia
