TEMPO.CO, Jakarta - Partai populis Thailand Pheu Thai mengumumkan pada Senin, 7 Agustus 2023 bahwa pihaknya membentuk aliansi dengan partai Bhumjaithai dan terbuka bagi partai lain yang bergabung untuk membentuk pemerintahan hampir tiga bulan setelah pemilu.
Pheu Thai, yang dipimpin oleh keluarga miliarder Shinawatra, memenangkan bagian suara terbesar kedua dalam pemilihan Mei dan pekan lalu melangkah untuk mencoba dan membentuk pemerintahan setelah upaya pemenang Partai Move Forward diblokir dua kali di parlemen.
"Partai Pheu Thai dan Bhumjaithai akan membentuk pemerintahan dengan dukungan partai lain," kata pemimpin Pheu Thai Cholnan Srikaew, seraya menambahkan bahwa maestro real estate Srettha Thavisin tetap menjadi calon perdana menteri dari partai tersebut.
Negara terbesar kedua di Asia Tenggara itu dilanda ketidakpastian politik sejak partai-partai oposisi menggunakan gelombang dukungan anti-kemapanan untuk menghancurkan penguasa yang didukung militer saat pemungutan suara di bulan Mei.
Move Forward, organisasi progresif yang telah berkampanye untuk mereformasi undang-undang lese majeste yang kontroversial di negara itu, gagal dua kali untuk mendapatkan dukungan yang cukup di Senat yang didominasi kaum royalis untuk membuat pemimpin partai Pita Limjaroenrat terpilih sebagai perdana menteri.
Sejak saat itu, partai tersebut telah dikesampingkan, mendorong beberapa warga Thailand untuk turun ke jalan dan meminta politisi untuk menghormati keinginan rakyat.
Hingga pekan lalu Pheu Thai masih menjadi bagian dari aliansi delapan partai yang dipimpin oleh Move Forward. Setelah Senat memblokir tawaran Move Forward untuk jabatan perdana menteri untuk kedua kalinya, Pheu Thai menarik diri dari aliansi itu dan mengatakan akan mencoba secara terpisah untuk membentuk pemerintahan.
"Kami tidak mendapat cukup dukungan dari partai lain dan Senat ketika Move Forward mencoba membentuk pemerintahan," kata Cholnan, menambahkan bahwa Pheu Thai memiliki "peluang sukses yang tinggi dalam membentuk pemerintahan dengan Bhumjaithai".
Bhumjaithai, yang dikenal karena memperjuangkan dekriminalisasi ganja, mengatakan akan bersekutu dengan Pheu Thai dengan tiga syarat termasuk bahwa aliansi baru tersebut tidak menyentuh hukum ketat negara yang melarang penghinaan terhadap monarki.
Pemimpin partai Anutin Charnvirakul juga mengatakan partainya akan tetap berada dalam aliansi yang dipimpin Pheu Thai selama Move Forward tidak disertakan dan mereka tidak membentuk pemerintahan minoritas.
Sidang bersama dari dua majelis parlemen harus memilih perdana menteri, yang kemudian membentuk pemerintahan. Tanggal belum ditetapkan untuk pemungutan suara berikutnya pada perdana menteri negara itu.
REUTERS
Pilihan Editor: Pengacara: Imran Khan Ditahan di Sel yang Kecil dan Jorok